BPK RI Sumut Kunker ke Kabupaten Asahan

  • Bagikan
BPK RI Sumut Kunker Ke Kabupaten Asahan

KISARAN – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Sumut kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Asahan. Kunker dipimpin Kepala Sub Auditoriat Sumut III Syafruddin Lubis diterima oleh Plh Bupati Asahan bersama seluruh OPD di Lingkungan Pemkab Asahan, Selasa (27/10/2020), di Aula Mawar Kantor Bupati.

Dalam kesempatan itu, Plh Bupati Asahan John Hardi Nasution menyampaikan, bahwa saat ini Pemkab Asahan terus berupaya menekan penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta realokasi anggaran dan refocusing kegiatan. Selain itu, Pemkab Asahan melalui inspektorat juga telah melakukan review asisten dan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tata cara pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawaban dalam rangka penanganan covid-19.

Baca Juga :  Kapolres Serdang Bedagai Tatap Muka Dengan Warga Desa Sei Buluh Estate

“Melalui kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini kita semua dilanda pandemi covid-19. Namun upaya-upaya dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terus dioptimalkan,” sebutnya.

Ditambahkannya, bahwa BPK RI Sumut kiranya dapat memberikan pembinaan agar pengelolaan keuangan daerah Pemkab Asahan pada masa mendatang dapat lebih baik lagi serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh secara berturut-turut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat terus dipertahankan.

Sementara itu, Perwakilan BPK RI Sumut Kepala Sub Auditoriat III Syafruddin Lubis menyampaikan, bahwa pemeriksaan dilakukan BPK tersebut merupakan program audit nasional dilakukan di seluruh Indonesia dengan tujuan melakukan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.

Baca Juga :  Truck Tangki Terguling ,Jalan Lintas Siantar-Parapat Macet Total

“Hari ini BPK hadir di Kabupaten Asahan untuk meminta jawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah terkait pemeriksaan atas penanganan Covid-19. Kami ingin menilai apakah refocusing dan realokasi APBD, proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, sosial dan penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan Covid-19 telah dialokasikan dan digunakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan,” tutupnya. (SN)

  • Bagikan