Bupati Nias Sampaikan Nota Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Nias

  • Bagikan
Bupati Nias Sampaikan Nota Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Nias

NIAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota jawaban/tanggapan kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nias terhadap pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias TA 2020, bertempat di ruang rapat DPRD lantai II, Rabu (19/05/2021).

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias, Sekretaris Daerah Firman Yanus Larosa, staf ahli, asisten, forkopimda, sekwan dan para camat serta kepala OPD lingkup Kabupaten Nias.

Mengawali penyampaian jawaban dan penjelasan Bupati Nias yang disampaikan oleh Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, menyampaikan terimakasih kepada Dewan yang terhormat yang telah menyampaikan pemandangan umum terhadap nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias TA 2020.

Baca Juga :  Komisi III DPRD Medan Dorong Capaian Target PAD, BPPRD Optimis Bentuk Tim Gerak Cepat Tarik Pajak

Arosokhi Waruwu, menyampaikan beberapa jawaban atau penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nias, yakni keterlambatan dalam penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan disebabkan karena keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana pendukung yang ada di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias.

“Keterlambatan pembayaran honor Guru Bantu Daerah (GBD) disebabkan pemrosesan honor GBD disesuaikan pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Perangkat Daerah). Iyanya juga menjelaskan bahwa penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) TA 2020 sebesar Rp 12 M telah dimanfaatkan sebesar Rp. 5.128.584.984 untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

Dikatakannya, pembangunan kantor Bupati Nias TA 2020 telah dilakukan pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada penyedia jasa akibat ketidakmampuannya menyelesaikan pekerjaan hinga batas waktu, dengan bobot pekerjaan 87,02%.

Baca Juga :  Karyawan PT Laut United Gabion Belawan Ngadu ke Komisi II DPRD Medan

“Penempatan jabatan pimpinan tinggi Pratama (struktural eselon II) telah meminta rekomendasi dari kepada komisi aparatur sipil negara dan kementerian dalam negeri untuk melakukan evaluasi, serta pemindahan ASN telah sesuai dalam amanat peraturan BKN No. 5 tahun 2019,” katanya.

Diakhir penjelasan Arosokhi Waruwu ianya juga menjelaskan bahwa Bantuan Pangan Non-tunai di kecamatan hiliserangkai dan botomuzoi tidak tersalurkan karena kesalahan nomor rekening atau meping, serta akta pendirian perusahaan daerah air minum Tirta Umbu ditetapkan melalui peraturan daerah tingkat II Nias no 17 tahun 1984. Iyanya juga menjelaskan bahwa dokumen rancangan peraturan desa tentang APBDes TA 2021 sebanyak 32 desa. (Denius)

  • Bagikan