Dame Hutagalung : Maksimalkan Melakukan Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur di Medan

  • Bagikan
Maksimalkan Melakukan Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur di Medan

MEDAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan harus mampu bersikap tegas dan memiliki konsep yang jelas terkait penataan ruang di kota Medan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta melestarikan Fasilitas Umum (FASUM) dan Fasilitas Sosial (FASOS) yang berada di kawasan pemukiman. Lampu-lampu jalan dan Taman, harus dilakukan pengawasan dan perbaikan yang maksimal.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menghimbau agar pemerintah kota Medan dapat lebih maksimal melakukan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, selokan dan drainase. Karena adanya biaya pemeliharaan terhadap itu, Pemko Medan tetap harus melakukan perawatan dan pemeliharaan.

Hal ini seperti dibacakan oleh anggota DPRD Kota Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, saat membacakan Pendapat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan terhadap Ranperda kota Medan tentang Perubahan APBD kota Medan tahun 2021, Selasa (28/9/2021) diruang Paripurna Gedung DPRD Kota Medan.

“Fraksi Gerindra menghimbau kepada pemerintah kota Medan untuk lebih maksimal melakukan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, selokan dan drainase. Karena adanya biaya pemeliharaan terhadap itu, pemko Medan tetap harus melakukan perawatan dan pemeliharaan,” ucapannya.

Baca Juga :  Komisi D Minta DKP Perhatikan Perawatan Lampu Jalan

Ditambahkan Wakil Rakyat asal Dapil 1 Kota Medan ini lagi, perubahan APBD 2021 ini harus tetap menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Dengan tujuan akhir, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat dikota medan secara berkelanjutan.

Fraksi Gerindra juga berharap, pencapaian prioritas pembangunan kota medan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, program prioritas, dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Sesuai dengan nota keuangan, yang termaktub dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kota medan tahun 2021, secara umum dari segi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 setelah perubahan diproyeksikan sebesar 5,2 trilyun. Belanja daerah diperkirakan ebesar 5,7 trilyun lebih, dimana secara umum keseluruhan belanja daerah di prioritaskan kepada perbaikan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota medan khususnya penanganan pandemi covid-19, mengatasi masalah banjir, pelayanan kebersihan kota medan dan pengembangan usaha kecil mikro dan menengah.

Baca Juga :  Robi Barus : Pemko Medan Tak Punya Konsep

Dari sisi pembiayaan, sambung Duma lagi, guna menutupi defisit belanja daerah maka ditetapkan perkiraan pembiayaan daerah yaitu pembiayaan penerimaan sebesar Rp.622,340 miliar lebih dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp.100 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto dalam APBD perubahan TA 2021 diproyeksikan sebesar Rp.522,43 miliar lebih.

“APBD kota Medan adalah uang rakyat, yang peruntukannya juga untuk masyarakat. Lembaga legislatif dalam hal ini DPRD kota Medan, hanyalah lembaga perwakilan rakyat yang mewakili rakyat bagaimana supaya APBD kota medan ini tepat sasaran, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan penggunannya kelak. Sehingga, apa yang jadi visi dan misi pembangunan kota medan bisa didukung oleh politik anggaran yang bersih (clean government),” pungkasnya.

  • Bagikan