DPRD Ingatkan Pemko Medan Soal Seleksi Direksi BUMD

  • Bagikan

MEDAN – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus menjadi perhatian.

Hal itu tidak terlepas dari buruknya kinerja Perusahan Umum Daerah (PUD) yang buruk dalam memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemko Medan setiap tahunnya.

Terkait dengan persoalan ini, Politisi Muda Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Syaiful Ramadhan mengingatkan Pemko Medan dan Tim Seleksi Direksi BUMD harus benar-benar melakukan seleksi terhadap hampir seratusan pelamar direksi BUMD.

“Kita mengharapkan direksi BUMD ke depan memiliki profesionalisme, dan leadership yang baik sehingga BUMD yang dipimpinnya juga bisa berkembang dengan baik, sehingga tidak menjadi beban Pemko Medan,” jelas Syaiful, Jum’at (18/06/2021).

Baca Juga :  DPRD Medan Minta Disdik Maksimalkan Proses Belajar Siswa

Politisi yang duduk di Komisi IV DPRD Medan ini mengatakan, keberadaan BUMD selama ini tidak pernah menunjukan trend yang positif. Padahal, leberadaan BUMD ini bisa menjadi pendulang PAD bagi Pemko Medan jika dikelola dengan baik.

“Dari catatan kita, pendapatan dari dua BUMD yaitu PD. Rumah Potong Hewan dan PD. Pembangunan yang nihil dan tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Medan bahkan menguras kas,” ungkapnya.

Pihaknya, kata Syaiful sudah sering menyuarakan bahwa BUMD yang tidak mampu memberi keuntungan bahkan selalu rugi terhadap PAD Kota Medan perlu dievaluasi keberadaannya.

“Makanya kita terus menyuarakan agar seleksi jajaran direksi dilakukan dengan baik, sehingga nantinya bisa memberikan perubahan yang signifikan di BUMD Pemko Medan,” jelas Syaiful.

Baca Juga :  Kesehatan, Pendidikan, Pengangguran dan Banjir Jadi Catatan PKS di RPJMD 2021-2026

Tidak hanya PD.Pembangunan dan PD.RPH, Syaiful mengatakan PD. Pasar Kota Medan juga tidak memberikan kontribusi pendapatan untuk PAD Kota Medan bahkan mengalami kerugian.

“Target PAD yang hanya 1,65 milyar pun sulit untuk direaslisasikan padahal kalau kita lihat jumlah pasar tradisional yang dikelola oleh PD Pasar cukup banyak,” ungkapnya.

  • Bagikan