DPRD Medan : Keberadaan Kendaraan Online Tidak Memberikan Kontribusi PAD

  • Bagikan
Keberadaan Kendaraan Online Tidak Memberikan Kontribusi PAD

MEDAN – Bertambahnya kenderaan berbasis aplikasi online di Kota Medan menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Medan. Hal ini seperti diutarakan oleh Paul Mei Anton Simanjuntak saat memimpi rapat koordinasi dengan dinas Perhubungan Kota Medan dalam membahas data-data yang sudah diserahkan ke Komisi IV DPRD Kota Medan di ruanga banggar lantai 2 gedung DPRD kota Medan, Senin (15/3/2021). Paul mengatakan keberadaan kenderaan berbasis aplikasi online ini tidak memberikan kontribusi PAD bagi kas Pemko Medan malah yang ada hanya menyumbangkan kemacetan di jalan raya.

“Seharusnya, keberadaan kenderaan berbasis aplikasi online dapat memberikan kontibusi PAD bagi pemko, bukan malah sebaliknya, Pemko Medan hanya sebagai penonton saja, sementara perusahaan kenderaan berbasik aplikasi online beroperasi mengumpulkan banyak uang,”kata Paul Mei Anton Simanjuntak.

Baca Juga :  Rapat Paripurna DPRD Medan Tentang Penyampaian Reses Ketiga

Sambung Paul lagi, Dishub Medan seakan tidak melakukan tindakan apa-apa. Dan terkesan melakukan pembiaran. “Kami juga tidak mengetahui berapa sebenarnya kuota yang di izinkan untuk kenderaan berbasis aplikasi online di Kota Medan,”terang Paul.

Diterangkan Paul lagi, bahwa pihak perusahaan aplikator tanpa memiliki data jelas telah memasukkan driver untuk bergabung di taksi online dan ojek online secara perorangan hanya untuk mengejar bagi hasil 20 persen. Selain itu jumlah data akurat tentang jumlah driver yang telah bergabung di aplikasi tersebut sampai saat ini belum jelas.

” Yang menjadi pertayaan  dari mulai diberlakukannya PM 118 tahun 2018 sampai saat ini peraturan ini tidak dilaksanakan oleh aplikator yang ada sehingga KESP yang merupakan retribusi PAD tidak dapat dikutip dan terkesan dibiarkan saja. Dan tidak ada pengawasan oleh Dinas Perhubungan yang dalam PM 118 tahun 2018  bertugas sebagai fungsi pengawasan. Aplikator sampai saat ini belum memberikan akses digital dasboard kepada Pemerintah sehingga Pemerintah tidak mempunyai data tentang sebenarnya kenderaan angkutan sewa khusus yang sudah beroperasi,”terang Paul.

Baca Juga :  Bupati Nias Sampaikan Nota Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Nias

Sementara itu, Kadis Perhubungan Kota Medan, Izwar pada kesempatan itu mengaku tidak mengetahui berapa jumlah kenderaan angkutan sewa khusus karena merupakan kewenangan pemerintah provinsi. (Rendi)

  • Bagikan