DPRD Medan Minta Pemko Tinjau Ulang SIMB Grand Jati Junction

DPRD Medan Minta Pemko Tinjau Ulang SIMB Grand Jati Junction

MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melalui komisi terkait meminta Pemko Medan untuk meninjau ulang Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Grand Jati Junction di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur. Sebab, sejumlah bangunan ruko dan apartemen yang berdiri di lapangan disinyalir melanggar SIMB, sehingga merugikan PAD Kota Medan.

“Pemko Medan harus tinjau ulang SIMB yang telah diterbitkan. Kita harus selamatkan sumber PAD Pemko Medan,” sebut Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul MA Simanjuntak didampingi anggota, Antonius D Tumanggor, saat meninjau bangunan tersebut, Selasa (4/8/2020).

Paul mensinyalir pembangunan ruko dan apartemen melanggar ketentuan. Dugaan pelanggaran itu, sebut Paul, seperti minimnya persediaan Ruang Terbuka Hijau, jumlah lantai apartemen yang diduga melebihi izin.

Baca Juga :  4G : Pemimpin Daerah Pulau Nias Harus Berjiwa Milenial

“Begitu juga dengan jumlah unit izin ruko yang tidak sesuai izin, bahkan beberapa bangunan yang melanggar peruntukan serta Garis Sempadan Bangunan (GSB),” katanya.

Selain itu, tambah Paul, patut dipertanyakan masalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), karena dampak pembangunan apartemen dan bangunan yang ada di komplek berdampak banjir terhadap pemukiman warga sekitar.

“Kita akan panggil pihak-pihak terkait dan pihak pengembang untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memastikan kebenarannya,” kata Paul.

Sementara, Antonius Tumanggor, menuding lemahnya pengawasan instansi terkait. Bahkan, pihak PKPPR tidak dapat menjelaskan sejauhmana realisasi izin yang diterbitkan dengan fakta di lapangan.

“Dengan penyimpangan yang ada, dimungkinkan Pemko Medan mengalami kebocoran PAD ratusan juta rupiah. Bagi pengembang, mungkin uang sebesar itu tidak seberapa. Tapi, jika itu masuk ke kas Pemko Medan dengan situsi Covid saat ini sangat terbantu,” sebut Tumanggor.

Baca Juga :  Ihwan Ritonga Menilai Surat Edaran Tentang Honor PHL Pemko Terlalu Dipaksakan
pasang iklan