DPRD Medan Minta Walikota Evaluasi Kasatpol PP Medan

  • Bagikan

MEDAN – Untuk memberikan contoh tegas dan efek jera kepada pemilik bangunan yang tidak taat terhadap aturan dengan mendirikan bangunan namun menyalah, Paul Mei Anton Simanjuntak merasa bangga atas ketegasan dan keberanian yang ditunjukkan oleh Walikota Medan, Bobby Afif Nasution membongkar bangunan yang diketahui menyalahi aturan di kota Medan.

Ketegasan Walikota Medan ini menurut, Paul seharusnya diikuti juga oleh para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga semakin mendukung program kerja Walikota Medan untuk peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Namun, ditambahkan ketua komisi IV DPRD Kota Medan ini lagi, bahwa ketegasan yang ditunjukkan oleh Walikota Medan tidak di ikuti oleh para OPD sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali bagi kepala OPD yang dinilai tidak bekerja dengan baik.

Baca Juga :  DPRD Medan Minta Disdik Maksimalkan Proses Belajar Siswa

“Ini seperti bangunan yang ada di Jalan PWS No.15 L Gg.Budiman Kelurahan Sei Putih Timur 2 Kecamatan Medan Petisah, kota Medan. Komisi IV DPRD Kota Medan menemukan adanya satu unit bangunan 3 pintu dimana saat dilihat, rolin/GSB lari 1.5 meter,”ujar anggota DPRD Medan dari fraksi PDI Perjuangan kota Medan ini, Jumat (12/3/2021).

Sambung Paul lagi, bangunan tersebut dinilai kebal hukum dan tidak peduli meski mengetahui tindakannya jelas menyalah. Sebab, bangunan sudah pernah di ketok oleh Satpol PP Medan, namun bangunan terus dilakukan.

“Kami melihat, disini adanya pembiaran yang dilakukan oleh Kasatpol PP Kota Medan, M.Sofyan. Jika Satpol PP tegas, ini tidak akan terjadi,”kata Paul.

Baca Juga :  Ketua DPRD Minta Wali Kota Evaluasi Camat Medan Perjuangan

Untuk itu Paul Mei Anton Simanjuntak meminta agar Walikota Medan, Bobby Nasution segera mengevaluasi kinerja M.Sofyan selaku Kasatpol PP Kota Medan, sebab, selama ini dinilai tidak tegas melakukan penindakan terhadap bangunan yang diketahui menyalah.

” Kami komisi IV DPRD Medan berharap para OPD terkait tidak sembarangan mengeluarkan izin mendirikan bangunan kepada permohon, sebelum ditinjau dengan benar-benar, agar tidak terjadi manipulasi data permohon dengan situasi sebenarnya dilapangan, sehingga kota Medan dapat tertib dan membuat kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB terlebih dahulu sebelum menbangun lebih banyak lagi,”pungkas Paul didampingi Edwin Sugesti Nasution.

  • Bagikan