Batubara – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Indonesia (GPMI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Batubara, menuntut janji Bupati Batubara Zahir, Selasa (4/10/2022).
Massa meminta Perda No: 05 Tahun 2017 ayat (1) penempatan tenaga kerja lokal untuk dilaksanakan karena dinilai tidak terlaksana secara baik.
Koordinator aksi dan lapangan Budi Muhammad dan Helkin menegaskan keberadaan nelayan di pesisir pantai Kabupaten Batubara terkesan tidak diperhatikan terutama dalam memberikan lapangan pekerjaan memberdayakan mereka.
“Ini kami alami sendiri sebab bagian dari anak nelayan,” ujarnya.
Selain menuntut diberdayakan, janji-janji politik pada kampaye Pilkada 2018 untuk disegerakan yakni memberikan kartu Batubara sehat, menambah jumlah mobil ambulan satu unit satu desa, meningkatkan SDM anak nelayan dan memberikan Jamsostek.
Kehadiran pengunjuk rasa di terima Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Rusian Heri menyatakan mohon maaf kepada mahasiswa dan pemuda untuk bertemu bupati.
Sebab sedang bertugas ke luar daerah menjalankan misi sosial memberikan bantuan untuk bencana alam gempa bumi di Taput.
“Mengenai tuntutan pengunjukrasa menurut Rusian, Pemkab Batubara telah melaksanakan, namun mungkin saja masih ada belum terpenuhi secara maksimal kedepan akan ditingkatkan,” ujarnya.
Termasuk sisi SDM menyekolahkan dua anak nelayan secara gratis di Sekolah Tinggi Perikanan di Jakarta dan secara pribadi program ini membanggakan sebab anak daerah diperhatikan pendidikannya.
“Kedua anak nelayan ini berasal dari Tanjungtiram,” terangnya.
Kemudian memberikan asuransi nelayan dalam dua tahun menurut informasi Dinas Kelautan telah trealisasi pada tahun 2000/2021 sebanyak 4100 nelayan.
Terkait penambahan mobil ambulan tiap desa, pandemi Covid-19 sehingga semua anggaran refocusing dalam dua tahun. Untuk program kartu sehat di Dinkes hampir Rp15 Milyar dialokasikan.
Pemkab juga membantu masyarakat miskin/kurang mampu maupun bagi ibu yang melahirkan secara gratis, ujarnya. (MP/AP)
