Hak Jawab RSU Bunda Thamrin

  • Bagikan
Ilustrasi

MEDAN – RSU Bunda Thamrin memberikan hak jawab atas pemberitaan di media siber metropublik.com tentang berita dengan judul ’RSU Bunda Thamrin Dinilai Persulit Keluarkan Jenazah Keluarga Pasien, DPRD Medan Akan Panggil Pihak Rumah Sakit’ yang diunggah pada 18 Maret 2021, untuk itu sesuai dengan Risalah Penyelesaian tersebut, RSU Bunda Thamrin menyampaikan Hak Jawab sebagai berikut:

  1. Bahwa RSU Bunda Thamrin selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dalam melayani Pasien baik saat ini maupun dikemudian hari;
  2. Bahwa apa yang disampaikan dalam judul berita tersebut mengenai dugaan RSU Bunda Thamrin Dinilai Persulit Keluarkan Jenazah Keluarga Pasien adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali;
  3. Bahwa atas tudingan kepada RSU Bunda Thamrin tersebut dapat dijawab sebagai berikut:
    a. Bahwa Hal tersebut adalah tidak benar dan cenderung kepada dugaan Fitnah karena tanpa melakukan konfirmasi dan mencari fakta yang sebenarnya;
    b. Bahwa dapat diduga yang terjadi adalah miss informasi dan miss komunikasi yang menimbulkan penafsiran negatif sehingga mendiskreditkan RSU Bunda Thamrin;
    c. Bahwa sejak awal RSU Bunda Thamrin telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada Pasien agar dapat segera diberikan pelayanan;
    d. Bahwa Sesuai Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 yaitu:
    1) Pasal 43 jo 45 huruf a; Pasien wajib mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
    2) Pasal 43 jo 45 huruf e; Pasien wajib memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
    3) Pasal 43 jo 45 huruf h; Pasien wajib memberikan imbal jasa atas pelayanan yang diterima;
    e. Bahwa Sesuai PMK No 129 tahun 2008 tentang SPM, waktu tanggap kewajiban pelayanan pemulasaran jenazah adalah ≤ 2 jam;
    f. Sejak Pasien dinyatakan meninggal pada pukul 20.58 – 22.39 wib, pelayanan masih kurang dari 2 jam artinya tidak menyalahi aturan dan tentu harus dilakukan proses pemulasaran jenazah dst sehingga jenazah dapat diserahkan dengan baik kepada keluarga Pasien sembari memenuhi kewajiban-kewajiban dan proses administrasi lainnya. Sehingga pemberitaan RSU Bunda Thamrin persulit keluarkan jenazah adalah dapat dikategorikan sebagai suatu kekeliruan yang mengarah kepada Fitnah bagi RSU Bunda Thamrin, untuk diketahui juga bahwa RSU Bunda Thamrin selain melayani pasien umum juga melayani pasien covid-19 sehingga aktifitas sangat padat, namun tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pasiennya.
  4. Bahwa tudingan ‘ada apa dengan pelayanan RSU Bunda Thamrin’ adalah kalimat yang bernada negatif yang dapat menyebabkan opini negatif pula di tengah masyarakat. Bahwa dalam pelayanannya kepada Pasien, RSU Bunda Thamrin selalu menerapkan profesionalisme kerja sehingga mendapatkan prestasi-prestasi sebagai berikut:
    1) Hasil kredensial yang dilakukan BPJS Kesehatan KCU Medan dengan Nilai RSU Bunda Thamrin yaitu 90;
    2) Tingkat Kepuasan Pasien terhadap pelayanan RS Bunda Thamrin berdasarkan Work Through Audit (WTA) tahun 2019 yang dilakukan oleh BPJS KCU Medan, RSU Bunda Thamrin dengan nilai 92,40;
    3) Hasil Pengukuran Skor kepatuhan Faskes RSU Bunda Thamrin untuk indikator 1 – indikator 6 mencapai 97,94 %;
    4) Hasil Pengukuran Kepatuhan Faskes dalam hal capaian Rekrutment PRB tahun
    2019 mencapai 93 %;
Baca Juga :  Diduga Banyak Bangunan Bermasalah, Camat Tak Hadiri RDP

5) Pada tanggal 18 November 2017, RS Bunda Thamrin bahkan telah dijadikan sebagai RS Percontohan Kelas C sebagai RS Terbaik dalam Melayani Pasien JKN, sebagaimana disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Bapak Prof. Dr. dr.
Fachmi Idris, M.Kes dan anggota VI BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
Bapak Dr. Harry Azhar Aziz, MA pada saat melakukan kunjungan ke RS Bunda
Thamrin. 6) RS Bunda Thamrin bahkan pernah diminta memberikan Best Practice Sharing pelayanan JKN pada tahun 2018;

Demikianlah Hak Jawab ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Catatan : Berita awal yang diadukan dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik.

  • Bagikan