oleh

Ketua Komisi 4 DPRD Medan Minta Pembangunan Apartemen De’Glass Residance di Stanvaskan

MEDAN – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak. SH, meminta kepada pemerintah Kota Medan melalui instansi terkait (dinas PKPPR, BP2TSP dan Satpol PP) Kota Medan untuk segera menstanvaskan pembangunan gedung De’Glass Residance yang terletak di Jalan Gelas Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, sebelum dapat menyelesaikan permasalahannya dengan warga yang tinggal berdampingan dekat bangunan tersebut.

“Kita mendapat laporan dan pengaduan dari beberapa warga, yang rumahnya berdampingan dengan bangunan gedung De’Glass Residance di Jalan Ayahanda Medan. Didampingi rekan saya sesama anggota komisi D DPRD Medan, Bung Antonius D Tumanggor, kamipun turun langsung kelokasi dan mendengarkan aspirasi dari beberapa warga yang mengaku rumahnya telah mengalami banyak kerusakan sejak berdirinya bangunan yang akan dibangun 26 lantai tersebut,” ujar politisi dari partai PDI Perjuangan Kota Medan ini, Selasa (4/28/2020) setelah turun langsung kelokasi atas adanya pengaduan dari warga terkait keberatan atas berdirinya bangunan yang masih bermasalah dengan warga sekitar sejak tahun 2017 tersebut.

Paul juga menyayangkan ketidakhadiran Kepala lingkungan setempat beserta Lurah Sei Putih Tengah ketika diundang untuk mendengarkan langsung aspirasi warga setempat di rumah kediaman seorang warga bermarga Silaen tepatnya disamping kiri berdirinya bangunan tersebut.

Baca Juga :  Pembahasan LKPj 2019 Diwarnai Aksi Walk Out

Ketika mendengarkan langsung keluhan warga yang mana seperti pengakuan Pak Silaen, dimana, dampak berdirinya bangunan De’Glass Residance, banyak material bangunan yang jatuh menimpa rumah mereka, selain itu, dinding tembok rumahnya juga retak-retak. Jarak antara bangunan dengan rumahnya juga sangat dekat tidak ada 3 meter. Yang membuat ketua Komisi 4 DPRD Medan itu kesal, adanya dugaan keberpihakan Kepala Lingkungan dan Lurah terhadap pengembang. Hal ini di tunjukkan dengan tidak mau hadirnya baik kepling dan Lurah di rumah warga ketika mengetahui anggota DPRD Medan datang untuk mendengar langsung keluhan warga.

” Kita sesalkan sekali, kenapa Kepling malah tidak ada di saat warganya sedang ada permasalahan. Apakah ada kemungkinan, keberpihakan antara Kepling dan pengembang. Sebab, permasalahan ini kita ketahui sudah sejak Tahun 2017 lalu, namun sampai bangunan berlanjut, warga sekitar mengaku belum ada itikad baik pengembang (developer) untuk dapat duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujar Paul.

Diakui oleh Paul, permasalahan De’Glass Residance, sudah pernah masuk ke Komisi 4 DPRD Medan pada Selasa,(11/2/2020) lalu, dan dia juga yang memimpin rapat dimana pada saat itu yang hadir dari pihak pengembang bernama Devi Marlin yang mengaku sebagai Direktur De’Glass Residance pada saat itu. ” Pada dasarnya kami komisi 4 DPRD Medan tidak menghambat para investor yang ingin berinvestasi di Kota ini, namun kami juga ingin agar sebelum membangun pihak investor juga harus dapat memastikan bahwa ketika bangunan berdiri tidak ada warga atau masyarakat yang keberatan. Artinya, jangan sampai warga setempat tidak mengetahui adanya pembangunan di tempat tinggal mereka, apalagi ini merupakan bangunan bertingkat 26 lantai,” terangnya.

Baca Juga :  DPRD Medan Gelar Rapat Masa Sidang Tahun ke II 2021

Paul juga akan mempertanyakan kembali ke Dinas PKPPR dan BP2TSP Kota Medan terkait keberadaan bagunan De’Glass Residance, apakah layak dibangun di lokasi pemukiman padat penduduk yang merupakan daerah hunian tempat tinggal. Karena menurut Paul, sangat aneh jika ada bangunan tinggi berlantai 26 di tengah-tengah pemukiman padat penduduk dimana lokasinya juga jauh dari akses jalan utama.

“Pengakuan warga tadi kepada kami, bahwa sejak tahun 2017 saat De’Glass Residance mulai dibangun, tidak pernah melibatkan warga tetangga, termasuk meminta tandatangan dari mereka, namun tiba-tiba bangunan sudah berdiri dan telah memiliki IMB. Saya baca, dan kami nantinya akan memanggil pemilik bangunan untuk mempertanyakan status bangunan, sebab, di izin ditulis rusun (rumah susun) namun diketahui adalah Apartemen,”ucapnya.

pasang iklan anda

Komentar

Berita Populer