Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nias Sesalkan Pemkab Nias Pindahkan ASN

  • Bagikan

NIAS – Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli – Arosokhi Waruwu, yakni pada bulan Juni 2021 mendatang, terjadi kejanggalan pemindahan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) karena direkomendasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Daerah Kabupaten Nias, agar boleh pindah ke luar daerah Kabupaten Nias seperti, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Deli Sedang, Kota Medan, Simalungun, Tebing Tinggi, Kota Gunungsitoli dan lain-lain yang sebagian besar dipindahkan ke luar Kepulauan Nias.

Sejumlah ASN Pemkab Nias yang mendapat rekomendasi pindah didaerah lain yakni tenaga Pendidikan/guru, tenaga kesehatan serta pelayan publik lainnya di Kabupaten Nias.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Arman Syukur Mendrofa mengatakan kepada awak media saat dihubungi via WhatsApp, membenarkan adanya tenaga pendidikan yang pindah di luar daerah Kabupaten Nias.

Baca Juga :  Plt Bupati Lampung Timur Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih Dalam Pilkada

“Ada sebanyak 18 orang yang pindah, diantaranya, Guru SD sebanyak 10 orang dan Guru SMP sebanyak 8 orang,”ujarnya kepada Metropublik.com, Rabu (14/04/2021).

Hal yang sama di katakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias Yulianus Zai, saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, ia membenarkan adanya informasi perpindahan ASN Pemkab Nias tersebut.

“Saya tidak bisa memberikan informasi detail tentang perpindahan sejumlah ASN Pemkab Nias,”singkatnya.

Ditempat terpisah Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nias Yosafati Waruwu, SH saat dimintai tanggapannya oleh awak media dikantornya, sangat menyesalkan sikap pemerintah Kabupaten Nias terkait pemberian izin pindah kepada sejumlah ASN, terlebih lebih tenaga didik/guru.

“Pemerintah Kabupaten Nias sesungguhnya sangat kekurangan tenaga didik/guru, bahkan ada sekolah sekolah yang tidak ada guru PNS, misalnya di SD EUWAU di Desa Holi, Kecamatan Ulugawo, Kabupaten Nias,”katanya.

Baca Juga :  Pelajar SMAN 1 Tanah Jawa Hanyut Terbawa Arus Sungai

“Kebijakan ini benar-benar merugikan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya di Kabupaten Nias,”pungkasnya. (Denius)

pasang iklan anda
  • Bagikan