Mk Tolak Gugatan Nurhajizah & Henri Siregar, H Surya Dan Taufik Zainal Abidin Siap Benahi Kabupaten Asahan

  • Bagikan

KISARAN – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan register perkara nomor: 83/PHP-BUP-XIX/2021, dengan menyatakan permohonan pemohon yang diajukan pasangan DR Nurhajizah M.SH,MH dan Henri Siregar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Asahan Tahun 2020 akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/02/2021).

Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman yang didampingi oleh para Hakim Konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021, Senin (15/2/2021) siang, di Ruang Sidang Pleno MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Sebagaimana diketahui, Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Nurhajizah dan Henri Siregar selaku Pemohon, mempersoalkan berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 Surya dan Taufiq Zainal Abidin (Pihak Terkait). Di antaranya, dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan paslon nomor urut 2 dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan paslon nomor urut 2.

Mengenai Permohonan Pemohon terhadap dugaan politik uang dan keterlibatan ASN, Mahkamah menyampaikan bahwa dugaan tersebut telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Asahan yang tidak dapat meregistrasi perkara tersebut karena tidak memenuhi syarat formal (kadaluarsa) dan tidak ditemukan pelanggaran seperti didalilkan Pemohon.

Dalam membacakan pertimbangan putusan Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan untuk itu permohonan pemohon terkait dugaan politik uang dan keterlibatan ASN tidak beralasan hukum.

Mengenai hal tersebut Mahkamah juga menanggapi kedudukan hukum Pemohon terkait ambang batas pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Berdasarkan data agregat kependudukan per-kecamatan tahun 2020 yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Asahan Tahun 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Asahan sebanyak 789.056 jiwa.

Oleh karena itu, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil suara Pemilihan Bupati Asahan Tahun 2020 harus terpenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada yaitu jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Asahan.

Jumlah suara sah pada Pemilihan Bupati Asahan Tahun 2020 adalah 308.114 suara. Berdasarkan suara sah tersebut, maka ambang batas perbedaan suara yang menjadi syarat pengajuan permohonan PHP Bupati Asahan Tahun 2020 adalah 1% x 308.114 suara yakni 3.081 suara. Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati Asahan Tahun 2020, Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) memperoleh 101.124 suara.

Baca Juga :  Pemkab Asahan Berencana Bangun BLK

Sedangkan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 139.005 suara. Dengan demikian selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 139.005 suara dikurangi 101.124 suara adalah 37.881 suara. Dengan demikian jumlah ambang batas selisih suara untuk mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada, tidak terpenuhi oleh Pemohon.

Suhartoyo juga mengatakan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Asahan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.

Menanggapi keputusan MK tersebut, tim kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan H.Surya- Taufik disampaikan Ketua tim Leo Napitupulu SH, MH, menyambut gembira keputusan (MK) tersebut.

Leo Napitupulu, SH, MH mengatakan bahwa putusan yang baru diucapkan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengatakan alasan-alasan permohonan pemohon yang secara tegas ditolak.

Pertama dengan alasan adanya sebutan dugaan pelanggaran politik uang. MK mengatakan, pelanggaran-pelanggaran atas dugaan tersebut tidak terbukti.

Kedua adanya dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), MK mengatakan, keterlibatan tersebut L juga tidak terbukti.

Sehingga adanya dugaan keterlibatan pelanggaran tersebut MK sepakat menyatakan dugaan tersebut bukan merupakan pelanggaran,yang dapat membatalkan hasil keputusan KPU

Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon, apakah pemohon mempunyai legal standing atau kapasitas mengajukan permohonan. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara antara pemohon dan pihak terkait dalam hal ini calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan terpilih yang perselisihan suaranya mencapai 12 % suara.

Artinya menurut Leo, pihak pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Karena hal itu lebih dari syarat perselisihan suara yang ditentukan Mahkamah Kontitusi.

Baca Juga :  Bupati Asahan dan RTD PT Inalum (Persero) Lakukan MoU

“Maka dengan putusan ini sudah tentunya Kami menyambut gembira karena memang putusan inilah yang seharusnya diputuskan,” sebutnya.

Terkait putusan MK tersebut, Leo mengatakan akan segera menindak lanjuti dengan mengambil salinan putusan tersebut, dan segera disampaikan kepada pihak KPU.

Sementara itu terkait permohonan pemohon yang ditolak oleh pihak MK, pasangan calon Bupati Asahan terpilih H.Surya dan Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut gembira, dan berterima kasih serta bersyukur kepada Allah SWT.

Untuk itu H. Surya, B.Sc mengatakan bahwa dengan ditolaknya permohonan pemohon oleh MK atau tidak diterima, saya ucapakan terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim kuasa hukum yang telah begitu aktif mengikuti proses persidangan demi kepentingan hukum di Mahkamah Kontitusi. Dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim pemenangan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa yang telah bekerja keras selama ini dan mendoakan kami.

Hal Senada juga disampaikan calon Wakil Bupati Asahan terpilih Taufik Zainal Abidin, dirinya mengucapkan terima kasih kepada tim kuasa hukum yang telah bekerja keras membantu hingga proses putusan MK hari ini.

Dalam hal tersebut Taufik Zainal Abidin juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendoakan sehingga proses putusan MK dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dan selanjutnya nanti Kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Asahan terpilih akan menindaklanjuti hasil putusan MK ini ke pihak terkait yaitu KPU.

Sebelumnya permohonan pemohon di sidang Mahkamah Kontitusi melalui kuasa hukum pemohon paslon Nurhajizah_Henri Siregar, pada petitumnya memohon kepada MK, agar dapat mengabulkan seluruh permohonan pemohon yaitu.

Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Asahan nomor 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020,p tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. (SN)

  • Bagikan