oleh

Pembangunan Puskesmas Mandrehe Barat Diduga Beraroma Korupsi

GUNUNGSITOLI – Pembangunan Puskesmas Mandrehe Barat, Sumatera Utara, yang dikerjakan oleh PT.Biduri Jaya Lestari dengan nilai kontrak Rp. 4.634.000.000,00. (Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta) T.A.2018 yang bersumber dari APBD, diduga jadi sarat korupsi.

Kepada Metropublik.com, Senin (14/10/2019), Ketua DPC Garda Bela Negara Nusantara – Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (GBNN-LPRI) kota gunungsitoli, Siswanto Laoli mengatakan, terkait masalah pembangunan ini ianya telah konfirmasi langsung dengan Bupati Nias Barat, Faduhusi Daely. Beliau mengatakan, kalau masalah pembangunan puskesmas mandrehe barat itu sudah ditangani oleh pihak Polres Nias.

“Kita mendesak Polres Nias agar kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani khususnya pada pembangunan puskesmas mandrehe barat tahun anggaran 2018 yang bersumber dari APBD, agar dapat terang benderang,”ujar Sisawanto Laoli dengan tegas.

Dimana diketahui beberapa item pekerjaan, lanjut Siswanto, bahwa dinding pada puskesmas mandrehe barat banyak yang retak, sementara yang diruangan dinding bagian dalam puskesmas sedang dikerjakan oleh beberapa tukang. Karena dinding dibagian dalam mengalami kerusakan hingga retak. Terpantau dilapangan pada bulan September lalu tahun 2019 tukang sedang bekerja.

“Disini kita menilai, bahwa pemborong diduga hanya asal kerja dan ingin mencari keuntungan semata. Terlihat dengan kualitas fisik pada bangunan puskesmas mandrehe barat, terjadi kerusakan kembali dan menimbulkan retak pada dindingnya,”katanya.

BACA JUGA:  Wino di Tangkap Unit Reskrim Polsek Medan Baru Karena Menjambret

Menurut Siswanto Laoli, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga kurang teliti dan kurang faham tentang tugasnya dan pengawasan terhadap pekerjaan bangunan puskesmas mandrehe barat yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana, sehingga menimbulkan kebobrokan.

Kontraktor pelaksana dan pihak dinas kesehatan kabupaten Nias Barat yakni PPK serta KPA Diduga telah melakukan persengkongkolan, dimana diketahui, bahwa pekerjaan tersebut masih dikerjakan hingga melebihi pada tahun anggaran 2018, saat dilapangan, bulan april tahun anggaran 2019 pihak kontraktor pelaksana masih bekerja dilapangan.

“Akibat dari persengkongkolan tersebut kuat dugaan bahwa telah terjadi korupsi yang merugikan negara, pihak dinas diduga telah membayarkan 100% kepada rekanan pada bulan desember T. A. 2018 lalu. Sementara pekerjaan puskesmas mandrehe barat masih tetap dikerjakan dilapangan, sangat disesali sekali atas kejadian ini. Sebab, seharusnya PPK paham tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebabkan adanya perubahan tugas Perjabat Pembuat Komitmen (PPK),”jelas Siswanto.

Lanjutnya, PPK berhak menilai di setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, bila mana pekerjaan fisik itu masih belum selesai, maka PPK punya kuasa dan menentukan. Namun bila pekerjaan tersebut masih sempat selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana hingga lima puluh hari kalender, dengan di kenakan denda /1000 kepada kontraktor pelaksana, terhitung dari sisa anggaran.

BACA JUGA:  Ini Nama-Nama Korban Sementara Yang Tenggelam Didanau Toba

“Apa bila pekerjaan itu juga tidak bisa terselesaikan sesuai dengan aturan khusus penambahan waktu, maka jaminan pelaksanaan akan di klaim oleh pemerintah melaluk PPK, dan ancaman kepada perusahaan yang mengerjakan akan di blcklist melalui PPK yang akan di sampaikan kepada LKPP.”tegasnya.

Akibat dari persengkongkolan tersebut, kata Siswanto, pihak dinas PPK, KPA/PA diduga telah membayarkan kepada kontraktor pelaksana pembangunan puskesmas mandrehe barat 100% pada bulan desember tahun anggaran 2018. Terpantau dilapangan volume pekerjaan pembangunan puskesmas mandrehe barat masih belum selesai dikerjakan, hingga bulan April tahun anggaran 2019 pekerjaan masih berlanjut.

Kerugian negara itu terjadi akibat dari persengkongkolan, pihak kontraktor pelaksana tidak dikenakan denda seper seribu dari sisa anggaran pembangunan puskesmas mandrehe barat, jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak diklaim atau disita oleh PPK.

“Masalah ini tentunya tidak akan kita biarkan begitu saja, pihak kontraktor pelaksana dan PPK harus bisa transparan dan benar benar kerja sesuai aturan, bila mana masalah ini tidak ada titik terangnya, saya janji akan membawa dugaan korupsi pada pembangunan puskesmas mandrehe barat itu ke poldasu.”pungkasnya dengan tegas. (MP/TIM)

Loading...
loading...

Komentar

Berita Populer