oleh

Penyelesaian Kegiatan Dana Desa Tahun 2019 Diberi Waktu Hingga Juni 2020

Nias Utara – Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Nias Utara, Sukemi Harefa, menghimbau para Kepala Desa yang masih belum menyerap atau menarik Dana Desa (DD) mulai Tahap 1, 2 dan 3 (terakhir), agar secepatnya menyampaikan laporan realisasi anggaran Tahap sebelumnya.

“Hingga tanggal 27 Desember 2019 dari 112 Desa di Kabupaten Nias Utara, masih ada 2 Desa yang belum melakukan Penarikan Dana Tahap 1 (satu). Sementara Desa yang sudah melakukan penarikan Dana Desa tahun 2019 antara lain, tahap ke 1 sebanyak 110 Desa, tahap ke 2 sebanyak 102 Desa dan tahap ke 3 (100%) sebanyak 80 Desa,”ujar Sukemi Harefa kepada Metropublik.com di ruang kerjanya, Senin (30/12/2019).

Baca Juga :  Jelang Hari Bhayangkara 74, Polres Nias Santuni Anak Penyandang Disabilitas

Keterlambatan Penarikan dana desa di masing- masing Desa, lanjut Sukemi Harefa, ada beberapa kendala yaitu keterlambatan laporan realisasi pertanggungjawaban anggaran tahap sebelum dari pihak Desa. Sehingga pihaknya di Dinas PMD tidak bisa mengajukan pencairan atau penarikan dana ketingkat Provinsi.

“Capaian progres penyerapan anggaran dana desa di Kabupaten Nias Utara masih belum sesuai yang kita harapkan. Untuk itu kita dari DPMD Kabupaten Nias Utara menghimbau Pemerintah Desa agar terus melanjutkan kegiatan yang masih belum diselesaikan untuk dapat melakukan penarekan dana tahap selanjutnya,” imbaunya.

Dijelaskannya, ada kabar baik sesuai hasil koordinasi di tingkat Provinsi bahwasanya diberikan penambahan waktu penarekan dana kepada desa yang belum melakukan penarikan dana dari Desember 2019 hingga bulan Juni 2020 mendatang.

Baca Juga :  Aktivis Kecewa Lambannya Pemkab Nias Utara Atasi Wabah Covid-19

“Penambahan waktu pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana dimaksud, desa harus melengkapi syarat-syarat antara lain, bagi desa yang dananya belum masuk ke RKUDes per 31 Desember 2019 dapat melanjutkan pekerjaan sesuai yang tertuang dalam APBDes 2019. Wajib membuat Peraturan Kepala Desa (Perkades) perihal lanjutan pelaksanaan APBDes 2019 apa bila hal ini tidak dilaksanakan oleh Desa. Sedangkan desa yang dananya sudah masuk ke Rekening desa terus melanjutkan pekerjaan sesuai yang termuat dalam APBDes.”pungkasnya. (MP/Man)

pasang iklan anda

Komentar

Berita Populer