Sumut – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, terutama melalui kepastian hukum atas kepemilikan lahan.
Menurut Bobby, sertifikat tanah yang diterbitkan ATR/BPN merupakan landasan penting dalam mencegah konflik agraria. Ia menyoroti bahwa sengketa tanah kerap melibatkan organisasi, massa, bahkan bisa menelan korban jiwa.
“Persoalan tanah bisa menjadi konflik besar, bahkan lintas wilayah, dan antar-negara. Maka, peran ATR/BPN sangat vital,” ujar Bobby saat menghadiri peluncuran Layanan Peralihan Hak Atas Tanah (HAT) Elektronik di Hotel Adimulia, Medan, Senin (4/8/2025).
Bobby berharap digitalisasi layanan pertanahan seperti Peralihan HAT Elektronik segera diimplementasikan secara luas guna meningkatkan pelayanan dan tata kelola pertanahan di Sumut.
“Saya sangat berharap layanan ini bisa diterapkan segera. Ini akan sangat membantu masyarakat dan mempercepat reformasi agraria,” katanya.
Lompatan Baru dalam Layanan Pertanahan
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumut, Sri Pranoto, menyebut peluncuran layanan digital ini merupakan langkah besar menuju efisiensi dan transparansi. Menurutnya, proses sertifikasi kini bisa selesai dalam hitungan hari, bahkan jam.
“Dengan layanan ini, kita bisa menekan potensi konflik agraria. Sumut siap menjadi role model nasional dalam digitalisasi pertanahan,” ungkap Sri.
Ia juga memaparkan capaian positif ATR/BPN Sumut di Triwulan II 2025: jumlah pengaduan turun 30%, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 85%, dan ketepatan waktu layanan 92%.
Pada acara ini, ATR/BPN turut menyerahkan sertifikat dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tanah wakaf, aset masyarakat, serta aset milik Pemprov. Tak hanya itu, dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) percepatan sertifikasi aset Pemprov Sumut.
Turut hadir dalam kegiatan ini Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Teknologi dan Informasi Dwi Budi Martono, jajaran ATR/BPN pusat dan daerah, OPD Pemprov Sumut, serta perwakilan instansi dan organisasi terkait lainnya.
