Asahan  

Asahan Menorehkan Prestasi Gemilang di Kekayaan Negara Awards 2024

Asahan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan kembali menunjukkan prestasi membanggakan dengan meraih Peringkat I dalam Kategori Pemerintah Daerah Terinisiatif pada Penilaian Barang Milik Daerah Tahun 2024. Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si, di Aula Sri Deli Gedung Keuangan Negara Medan, Selasa (17/12/2024).

Pengakuan ini merupakan bukti nyata atas komitmen Pemkab Asahan dalam pengelolaan aset daerah yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Acara penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara dalam rangkaian Kekayaan Negara Awards Tahun 2024, yang sekaligus menjadi momen sosialisasi anti-korupsi dengan tema besar “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi, termasuk perwakilan Kementerian Keuangan RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko, memberikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan atas keberhasilan mereka dalam mengelola kekayaan negara secara profesional. “Menanamkan budaya menjaga dan memelihara barang milik negara membutuhkan kerja keras dan perhatian yang serius. Saya berharap semua pimpinan terus mendukung tim teknis dan operasional agar pengelolaan kekayaan negara dapat berjalan efektif dan berkesinambungan,” ujar Dodok.

Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menegaskan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Asahan. “Ini adalah bukti dedikasi dan profesionalisme dalam mengelola kekayaan daerah. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kualitas proses penilaian dan pelaksanaan lelang aset negara agar semakin baik dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Prestasi ini tidak hanya mengharumkan nama Kabupaten Asahan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan pengelolaan barang milik negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.