Medan – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan program penanggulangan banjir akan dimaksimalkan pada tahun 2026. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gibson Panjaitan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi Triwulan IV bersama Komisi IV DPRD Kota Medan, Senin (5/1/2026).
Gibson menyebut, penanganan banjir dilakukan melalui sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan kolam retensi, normalisasi drainase dan sungai, hingga peninggian tanggul di titik-titik rawan genangan. Untuk mempercepat pekerjaan, pihaknya berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara serta pihak ketiga, termasuk mitra dari luar negeri.
“Normalisasi sungai secara menyeluruh menjadi tanggung jawab Dinas SDABMBK. Saat ini pengerjaan dilakukan secara masif, termasuk peninggian tanggul yang dikerjakan bersama BWS,” ujar Gibson.
Selain upaya teknis, Gibson menekankan pentingnya peran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengingatkan agar warga tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran drainase karena dapat memperparah banjir.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Paul Mei Anton Simanjuntak meminta penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dengan pihak kecamatan, agar penanggulangan banjir lebih efektif. Ia juga menyoroti optimalisasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai aspirasi masyarakat serta perlunya efisiensi anggaran tanpa mengganggu kinerja dinas.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Lela Tul Badri, turut menyoroti kolam retensi Martubung yang dinilai belum berfungsi maksimal. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat pintu air, namun drainase menuju lokasi tersebut disebut belum tertata dengan baik.
“Jika sejak awal drainase tidak dinormalisasi, maka fungsi pintu air akan sia-sia. Ini perlu segera ditindaklanjuti,” tegas Lela.
Lela menambahkan, di Kecamatan Medan Deli masih banyak saluran air minim dan parit tersumbat. Meski warga telah diimbau tidak membuang sampah ke parit, masyarakat berharap perbaikan infrastruktur dilakukan terlebih dahulu.
Masukan senada disampaikan Antonius Devolusi Tumanggor. Ia meminta SDABMBK serius menindaklanjuti persoalan banjir serta memperhatikan pokir sebagai bentuk aspirasi masyarakat melalui DPRD.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gibson memastikan SDABMBK serius menangani banjir, termasuk di kawasan Jalan Letda Sujono. Ia menyebut komunikasi dengan BWS terus dilakukan secara intensif.
“Untuk pokir sebagai bagian dari aspirasi masyarakat melalui DPRD, kami pastikan tidak terdampak efisiensi anggaran,” pungkasnya. (Rendi)
