Medan – Komisi IV DPRD Medan melayangkan kritik keras kepada Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan, Jhon Ester Lase, terkait pengalokasian anggaran sekitar Rp3 miliar pada tahun 2026 untuk menuntaskan pelebaran Jalan Meteorologi di perbatasan Kota Medan dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
Kritik itu mengemuka dalam rapat evaluasi Komisi IV DPRD Medan bersama Dinas Perkimcikataru di ruang Komisi IV Gedung DPRD Medan, Senin (5/1/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak.
Paul menilai, pelebaran Jalan Meteorologi lebih banyak menguntungkan akses menuju Perumahan Citraland yang berada di wilayah Deli Serdang. Ia juga menyoroti dampak pekerjaan yang disebut menyebabkan penyempitan drainase dan berujung banjir ke wilayah Kota Medan.
“Ngapain dianggarkan lagi dana untuk menuntaskan pelebaran Jalan Meteorologi itu, hanya untuk kepentingan pihak perumahan. Mereka saja tidak peduli dengan warga Medan. Terbukti mempersempit drainase,” ujar Paul dalam rapat tersebut.
Menurut Paul, anggaran seharusnya diprioritaskan untuk perbaikan dan normalisasi drainase di Kota Medan guna mengurangi banjir. “Masih banyak kebutuhan anggaran yang lebih prioritas. Kok malah pelebaran Jalan Meteorologi yang diutamakan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, turut menyoroti persoalan pembebasan lahan. Ia menyebut masih ada pemilik tanah yang belum menerima ganti rugi, bahkan terjadi dugaan pembayaran salah alamat.
“Sekarang ada pemilik tanah yang belum menerima ganti rugi, malah diterima orang lain. Bagaimana penyelesaian ini?” kata Lailatul Badri. Ia meminta Dinas Perkimcikataru segera menuntaskan persoalan tersebut.
Menanggapi kritik anggota dewan, Jhon Ester Lase menyampaikan bahwa penganggaran pelebaran Jalan Meteorologi telah dimulai sejak 2022. Untuk tahun 2026, kata dia, anggaran hanya digunakan untuk menyelesaikan beberapa persil yang belum tuntas.
“Kita hanya menuntaskan yang belum selesai,” terang Lase. (Rendi)
