Medan – Kasus menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berbau dan berlendir di beberapa sekolah di Medan dan Kabupaten Dairi, serta temuan lainnya yang tidak layak konsumsi, kembali menarik perhatian publik. Program yang bertujuan memberikan akses gizi yang lebih baik bagi siswa ini seharusnya mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan yang sehat dan bergizi. Namun, insiden ini menimbulkan kekhawatiran tentang standar kualitas yang dipertahankan oleh pihak penyedia, yang dalam hal ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di Medan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan telah menanggapi keluhan dari sejumlah sekolah dengan melakukan penyelidikan dan memastikan bahwa penyedia makanan, yakni SPPG, telah mengganti makanan yang bermasalah setelah adanya konfirmasi dari pihak sekolah. Disdikbud berperan dalam pengawasan dan pendataan, namun lebih dari itu, keberhasilan program MBG ini sangat bergantung pada integritas dan kualitas kerja penyedia makanan. Dalam hal ini, tanggung jawab penyedia makanan untuk menjaga kebersihan, kesegaran, dan kualitas makanan sangat penting agar tujuan dari program ini tercapai dengan baik.
Penting untuk dicatat bahwa kualitas makanan yang diterima siswa seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan pengawasan yang ketat dari pihak penyedia. Sebagai contoh, pengawasan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, terhadap SPPG Yayasan Merah Putih di Sidikalang, menunjukkan bahwa pemerintah daerah merespons cepat keluhan masyarakat. Pengawasan ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh penyedia MBG mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.
Namun, tidak hanya sekedar penanganan yang cepat, evaluasi berkelanjutan juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa kualitas makanan yang diterima siswa tetap terjaga. Wahyu menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan, terutama untuk memastikan bahwa kebersihan dan kualitas makanan terjaga sepanjang program berlangsung. Setiap temuan kecil yang terdeteksi di lapangan harus segera ditindaklanjuti dengan pembinaan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencegah masalah serupa terjadi lagi di masa depan.
Selain itu, penting bagi semua pihak yang terlibat baik dari pemerintah daerah, sekolah, maupun penyedia makanan untuk selalu menjaga komunikasi yang baik agar setiap masalah dapat segera diselesaikan dengan bijak dan profesional. Penanganan cepat, seperti yang terjadi di Medan dan Dairi, adalah langkah awal yang baik, namun proses evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan akan lebih menentukan keberhasilan program ini dalam jangka panjang.
Sebagai masyarakat, kita harus mengedepankan sikap kritis namun konstruktif dalam memantau pelaksanaan program MBG. Program ini memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak kita, yang pada akhirnya akan mendukung kualitas pendidikan dan membentuk generasi yang lebih sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045.
Akhirnya, mari kita semua berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam program MBG ini benar-benar membawa manfaat bagi anak-anak kita. Tidak hanya dengan memberikan makanan, tetapi dengan memberikan mereka makanan yang sehat, aman, dan bergizi untuk mendukung pertumbuhan mereka, baik secara fisik maupun mental. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga keberlanjutan program ini dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan hak mereka atas gizi yang layak. (Rendi)
