Sumut – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di seluruh kabupaten dan kota. Sejumlah arahan strategis disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, dalam Rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (29/8/2025).
“Seluruh pihak harus fokus mengendalikan harga komoditas utama penyumbang inflasi, khususnya beras, cabai merah, dan bawang merah. Upaya ini dapat ditempuh melalui percepatan penyaluran SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, dan memperluas toko pantau inflasi,” ujar Surya.
Surya juga menegaskan pentingnya penguatan ekosistem hulu-hilir pangan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BUMD, serta instansi terkait. Hilirisasi hasil panen dan optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker menjadi kunci untuk menekan gejolak harga.
Selain itu, Wagub meminta adanya integrasi data pangan berbasis teknologi informasi. Sebagai langkah awal, diterapkan pilot project sistem monitoring harga dan stok pangan di Kota Medan, Tebingtinggi, Kabupaten Deliserdang, Karo, dan Langkat untuk memperkuat sistem peringatan dini inflasi.
Di sisi digitalisasi keuangan daerah, Pemprov Sumut mendorong optimalisasi penerimaan daerah secara non-tunai melalui berbagai kanal pembayaran digital, termasuk QRIS, e-commerce, dan mobile banking. “Digitalisasi transaksi akan meningkatkan PAD dengan lebih transparan dan akuntabel. Pemda bersama Bank Sumut juga diminta mempercepat penyusunan regulasi untuk mendukung penggunaan Kartu Kredit Indonesia,” jelas Surya.
Ia menambahkan, literasi dan sosialisasi digitalisasi transaksi perlu digencarkan agar lebih banyak OPD, pelaku usaha, dan masyarakat memahami manfaat pembayaran non-tunai.
Pemprov Sumut sendiri telah melakukan berbagai langkah konkret dalam pengendalian inflasi sepanjang 2025, mulai dari program penanaman jagung, panen raya serentak, operasi pasar sebanyak 35 kali, hingga gerakan pasar murah di berbagai daerah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Iman Gunadi, menyoroti sejumlah tantangan pengendalian inflasi di Sumut, terutama dari sektor pangan. “Stabilitas pasokan dan harga beras belum sepenuhnya terjaga, sementara ekosistem hulu-hilir komoditas pangan masih belum terbentuk secara optimal. Pembentukan ekosistem ini perlu segera didorong di Sumut,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Tebingtinggi Chairil Mukmin Tambunan, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Hutabarat. (Rendi)
