Medan – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Medan mengusulkan kenaikan honor Kepala Lingkungan (Kepling) yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja yang dihadapi selama ini sebagai ujung tombak pemerintahan di masyarakat.
Usulan kenaikan honor Kepling ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna di gedung dewan, Selasa (03/09/2024).
“Kepling merupakan pelaksana Pemerintahan paling bawah yang dalam praktek pelaksanaannya tidak mengenal jam kerja, makanya kita harap adanya peningkatan kesejahteraan terhadap Kepling,” ucapnya.
Rajudin menggambarkan, setiap terjadi musibah, gotong royong hingga pelaksanaan berbagai aktivitas lainnya, kepling selalu dituntut menjadi yang terdepan.
“Atas dasar itu PKS berharap kedepannya ada peningkatan honor atau insentif bagi Kepling agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik,” harapnya.
Selain soal Kepling, Fraksi PKS juga menyoroti soal guru honorer. Rajudin mengucapkan terima kasih kepada para guru honorer yang telah ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa walau dengan gaji yang rendah.
“Fraksi PKS meminta agar Pemerintah Kota Medan dalam penerimaan ASN P3K yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini dapat memprioritaskan guru honor yang sudah mengabdi bertahun-tahun untuk menjadi ASN P3K. Selain itu, F-PKS juga berharap guru honorer diberikan BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (Rd)
