Medan – Fraksi PKS DPRD Kota Medan memberikan apresiasi kepada Wali Kota Medan, Rico Waas, atas langkah tegas melakukan tes urine kepada jajaran pejabat Pemko Medan. Tes tersebut berhasil mengungkap empat oknum pejabat yang terbukti positif narkoba.
Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi PKS, Saiful Ramadhan, dalam rapat paripurna DPRD Medan, Selasa (10/6/2025), saat menyampaikan pandangan umum fraksinya atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Langkah tes urine ini adalah bentuk komitmen Pemko Medan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kami mendukung penuh,” tegas Saiful.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti kasus peminjaman uang retribusi sampah oleh seorang oknum camat di wilayah Kota Medan. Mereka meminta agar Pemko segera menindaklanjuti temuan ini secara transparan dan memberi sanksi tegas bila terbukti menyalahi aturan.
Dalam hal pendapatan daerah, Fraksi PKS mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi persampahan tahun 2024 hanya mencapai Rp19,104 miliar atau 19,9 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini menurun drastis jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai Rp24,883 miliar.
“Kami mempertanyakan apa sebenarnya kendala yang menyebabkan rendahnya pendapatan dari sektor ini. Padahal, potensi retribusi sampah cukup besar jika dikelola dengan baik,” ujar Saiful.
PKS mendorong Pemko Medan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan retribusi persampahan agar kebocoran tidak kembali terjadi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggarannya.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen itu turut dihadiri Wali Kota Rico Waas dan Sekda Wiriya Alrahman. Paripurna diskors dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi. (Rendi)
