Medan – Di kampung-kampung, orang tua mengajarkan untuk tidak menghabiskan semua gabah di lumbung, sebab musim kering dan banjir bandang tidak menunggu. Logika sederhana ini seharusnya diikuti oleh pemerintah yang baik. Namun, di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, Pemerintah Sumatera Utara memilih jalan berbeda.
Ketika banjir bandang dan longsor melanda, menewaskan lebih dari 300 orang dan melukai ratusan lainnya, Bobby memaparkan kerugian mencapai hampir Rp9,98 triliun. Kerusakan meliputi jalan, irigasi, lahan pertanian, rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Namun, bencana ini datang setelah pemerintah melakukan pemotongan tajam pada dana darurat bencana.
Data APBD menunjukkan Belanja Tidak Terduga, yang sebelumnya ditingkatkan menjadi Rp843,1 miliar, kini dipangkas menjadi hanya Rp98,3 miliar pada APBD 2025, dan semakin berkurang pada 2026. Dengan total belanja daerah sekitar Rp12,5 triliun, dana darurat bencana hanya menyisakan 0,8 persen, jauh di bawah standar minimum.
Pemangkasan ini dibungkus dengan narasi efisiensi anggaran. Namun, kalkulus politik anggaran menunjukkan pilihan yang jelas pos anggaran bencana dikorbankan, sementara belanja untuk proyek jalan melonjak. Ironisnya, pada saat yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Dinas PUPR Sumut dalam operasi tangkap tangan terkait proyek jalan.
Pergeseran anggaran ini menyisakan dampak langsung di lapangan. Ketika bencana datang, BPBD dan pemerintah daerah kekurangan perahu karet dan terlambat dalam menyalurkan bantuan. Warga di lokasi longsor dan jembatan putus harus menunggu lama tanpa kehadiran negara.
Pemerintah Sumatera Utara harus mempertanggungjawabkan kebijakan anggaran yang mengutamakan proyek jalan ketimbang dana darurat bencana. Mengapa anggaran bencana dipotong, padahal Sumut sudah lama menghadapi bencana banjir dan longsor? Mengapa peringatan BMKG dan tren krisis iklim tidak tercermin dalam prioritas anggaran?
Banjir dan longsor akan berhenti, tetapi pilihan politik anggaran ini akan meninggalkan jejak yang mendalam. Jika penghematan terus dilakukan di atas nyawa rakyat, Sumatera Utara akan terus menderita kerugian besar setiap kali musim hujan datang. (Rendi)
