Medan – Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung SE, SH, MH, menegaskan penolakan terhadap usulan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Menurutnya, Ranperda tersebut tidak memiliki urgensi yang mendesak dan justru berpotensi membebani anggaran.
Henry Jhon menyebut, anggaran pembentukan Perda lebih baik dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan dan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Masih banyak warga Kota Medan yang hidup kesusahan. Itu yang harus diprioritaskan. Anggaran Perda lebih baik digunakan untuk membantu rakyat miskin,” tegas Henry Jhon usai rapat paripurna, Selasa (11/11/2025).
Dari sembilan fraksi di DPRD Medan, hanya PSI yang menolak sepenuhnya pembentukan Pansus Ranperda tersebut.
Sementara itu:
Fraksi PKS, Partai Demokrat, dan PAN-Perindo menilai materi pendidikan Pancasila cukup dimasukkan ke dalam Tata Tertib DPRD, tanpa perlu membuat Ranperda baru.
PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, dan Hanura-PKB mendukung pembentukan Pansus.
Fraksi NasDem justru tidak memberikan pendapat karena seluruh anggotanya absen di paripurna, termasuk Ketua Fraksi NasDem, Afif Abdullah, yang merupakan pihak pengusul Ranperda.
Henry Jhon menjelaskan, pendidikan Pancasila sebenarnya sudah diterapkan secara nasional mulai dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi, sehingga pembentukan Ranperda dianggap tidak efisien.
“Pemerintah pusat sudah menjalankan program pendidikan Pancasila. Tidak perlu Perda baru. Lebih baik anggaran dialihkan untuk perbaikan pemukiman kumuh, bantuan langsung untuk masyarakat miskin, serta kebutuhan di sektor kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.
Rapat paripurna internal dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua H. Zulkarnaen SKM dan sejumlah anggota dewan. Sekwan DPRD Medan M. Ali Sipahutar turut memfasilitasi jalannya rapat bersama Kabag Persidangan Adres Willy Simanjuntak serta staf Mei Gina Lubis.
