Medan – Suasana rapat di Komisi IV DPRD Kota Medan mendadak tegang setelah Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, M. Afri Rizki Lubis, S.M., M.I.P., memutuskan membatalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada Senin (27/10/2025).
Pasalnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Erwin Saleh, tidak hadir tanpa alasan jelas dalam agenda penting tersebut yang membahas pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Medan.
“RDP hari ini kita batalkan saja karena Kadishub Erwin Saleh tidak berkenan hadir. Kepada perwakilan yang diutus, silakan pulang saja,” ujar Afri Rizki dengan nada kecewa di ruang Komisi IV Gedung DPRD Medan.
Akibat keputusan itu, tiga orang perwakilan dari Dinas Perhubungan pun meninggalkan ruang rapat. Padahal, sejumlah anggota Komisi IV serta beberapa warga bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kebenaran Keadilan sudah hadir dan menunggu sejak pagi. Mereka pun mengaku kecewa berat atas ketidakhadiran Kadishub.
Usai rapat dibubarkan, Afri Rizki Lubis menyampaikan kepada wartawan bahwa ketidakhadiran Kadishub dianggap bentuk ketidakkooperatifan dan kurang menghargai lembaga legislatif.
Menurutnya, tidak ada pemberitahuan resmi soal ketidakhadiran Kadishub, sementara perwakilan yang dikirim dinilai tidak memiliki kompetensi untuk membahas persoalan retribusi parkir.
“Kalau memang ada niat baik Kadis, seharusnya beliau mengutus sekretarisnya atau minimal Kabid Parkir. Ini masalah serius, bukan hal sepele,” tegas politisi muda dari Partai NasDem itu.
Afri Rizki menambahkan, DPRD tidak berpihak pada pihak mana pun, namun wajib mengakomodir pengaduan masyarakat terutama terkait kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.
“Kami hanya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya sistem pengelolaan parkir di Kota Medan dan kenapa banyak masalah yang timbul,” tambahnya.
Salah satu perwakilan LSM Kebenaran Keadilan, Habib, yang turut hadir dalam rapat mengaku kecewa atas ketidakhadiran Kadishub.
“Kami datang untuk mendukung transparansi dan perbaikan sistem parkir. Tapi ternyata Kadishub tidak hadir. Kami siap datang lagi jika dijadwalkan ulang,” ungkap Habib.
Menurutnya, banyak laporan masyarakat mengenai penyimpangan dalam pengelolaan parkir di Medan, mulai dari pungutan liar hingga dugaan kebocoran PAD.
“Kami ingin Dishub benar-benar serius memperbaiki sistem dan meningkatkan PAD untuk kepentingan masyarakat Medan,” tegasnya.
Dari informasi yang diterima wartawan, beberapa jam sebelum RDP digelar, sosok mirip Kadishub Erwin Saleh sempat terlihat di gedung DPRD Medan dan diduga menemui seseorang untuk membahas RDP tersebut.
Sumber internal menyebutkan, pertemuan itu diduga terkait rencana penundaan pembahasan isu parkir yang sedang viral di Kota Medan.
Seperti diketahui, belakangan ini isu penyimpangan pengelolaan parkir dan kebocoran PAD di Kota Medan tengah menjadi sorotan publik dan viral di berbagai platform media sosial. (Rendi)
