Medan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Selasa (17/6/2025) di Gedung DPRD Medan.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas secara lugas menjawab seluruh pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi pada rapat sebelumnya. Di hadapan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Medan, Rico menyampaikan bahwa capaian pembangunan kota, khususnya di bidang sosial dan ekonomi, telah terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan.
“Kami menyadari bahwa pelaksanaan APBD 2024 belum sepenuhnya memenuhi semua harapan. Namun, patut kita syukuri bahwa berbagai capaian pembangunan, khususnya di bidang sosial dan ekonomi, berhasil direalisasikan sebagaimana direncanakan,” ujar Rico Waas.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, para pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Rico menyatakan komitmen Pemko Medan untuk menindaklanjuti seluruh catatan strategis atas LPJ APBD 2024. Menurutnya, tata kelola keuangan daerah tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, melainkan juga efektivitas dalam penggunaan dana publik untuk pembangunan yang berkeadilan.
Terkait pengawasan pengutipan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemko Medan terus memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Hal ini dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah teknis, Inspektorat, serta mendorong partisipasi masyarakat.
“Selain itu, kami juga telah mengimplementasikan digitalisasi sistem perpajakan daerah, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara daring. Langkah ini menjadikan proses lebih transparan, efisien, dan minim kebocoran,” tegas Rico.
Sementara itu, merespons pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra terkait langkah strategis mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Rico mengungkapkan bahwa Pemko Medan telah meraih opini WTP selama lima tahun berturut-turut melalui berbagai upaya.
Beberapa langkah tersebut antara lain peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program secara tepat waktu dan berkualitas, serta penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai standar akuntansi pemerintah.
“Selain itu, kami juga responsif dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK RI,” tambahnya.
Tak hanya kepada PDI-P dan Gerindra, Wali Kota Medan beserta Sekda juga menjawab pemandangan umum dari seluruh fraksi lainnya secara bergantian, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kota.
