MEDAN — Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan menerima audiensi dari perwakilan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan di ruang kerjanya, Senin (03/03/25). Pertemuan ini digelar sebagai bentuk tindak lanjut atas kebijakan Dinas Pendidikan Kota Medan yang melarang sekolah-sekolah PGRI menerima siswa baru mulai tahun ajaran mendatang, dan hanya diperbolehkan menyelesaikan pendidikan siswa yang telah terdaftar hingga tahun 2026.
Dalam audiensi tersebut, Ketua GP Pendik Sumatera Utara, Bahrumsyah, menyampaikan bahwa persoalan ini sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Medan dan Dinas Pendidikan, namun hingga kini belum membuahkan solusi.
“Sudah di-RDP-kan, tapi belum ada keputusan yang jelas. Kami berharap ada keberpihakan agar sekolah-sekolah PGRI tetap bisa menerima siswa,” ujar Bahrumsyah.
Sementara itu, Kepala SMP PGRI 4 Medan, Riang Sihite, turut menyampaikan sejarah berdirinya sekolah PGRI yang berakar dari kebijakan Presiden Soekarno pasca-kemerdekaan. Menurutnya, PGRI sejak awal hadir untuk memenuhi kebutuhan pendidikan rakyat, khususnya bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu.
“PGRI ini dibentuk atas inisiatif Presiden Soekarno, 100 hari setelah kemerdekaan. Saat itu, guru-guru negeri diminta untuk mengajar di sore hari karena terbatasnya fasilitas. Inilah cikal bakal PGRI,” jelas Riang.
Riang juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat tujuh sekolah PGRI aktif di Medan, dengan sebagian besar masih menumpang di gedung sekolah negeri. Siswa-siswanya mayoritas berasal dari keluarga tidak mampu dan tidak tertampung di sekolah negeri.
“Kami kecewa, karena pembatasan ini membuat kami tidak bisa menolong lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu. Lulusan PGRI bahkan ada yang kini duduk di DPRD Medan, seperti Renville Pandapotan Napitupulu dari Fraksi PSI,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Wong Chun Sen menyatakan komitmennya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan Komisi II DPRD Medan dan meminta kejelasan atas hasil RDP yang telah dilakukan.
“Saya akan segera hubungi Komisi II dan minta perkembangan soal ini. Sekolah PGRI adalah bagian penting dalam sejarah pendidikan di Medan,” tegas Wong.
Tak hanya itu, Wong juga menyatakan akan memberikan bantuan langsung bagi siswa-siswa PGRI yang berasal dari keluarga tidak mampu melalui kerja sama dengan yayasan sosial.
“Saya akan undang pihak yayasan untuk mendata siswa tidak mampu dari sekolah PGRI, supaya bisa kita bantu,” tambahnya.
