Jakarta – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmennya mempercepat pemberantasan Tuberkulosis (TBC). Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia bersama tujuh gubernur lainnya di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (26/8).
Selain Sumut, provinsi yang ikut menandatangani komitmen ini adalah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan. Kedelapan daerah tersebut diprioritaskan karena memiliki beban kasus TBC tertinggi di Indonesia.
“Kami para gubernur berkomitmen kuat mengeliminasi TBC. Namun upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi dengan bupati/wali kota agar penyelesaiannya cepat dan masif,” ujar Bobby.
Ada delapan poin komitmen yang disepakati, di antaranya memasukkan indikator TBC dalam RPJMD, memperkuat koordinasi penanggulangan TBC, meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM), menemukan kasus, melakukan pendataan, memastikan pengobatan hingga pencegahan, serta menyusun kebijakan untuk mencapai target eliminasi.
Menurut Bobby, target nasional meliputi penemuan kasus 90%, capaian SPM 100%, serta penanganan kasus TBC sensitif dan resisten obat. “Ini bukan pekerjaan mudah, maka harus kita kerjakan bersama, teliti, dan cepat,” tegasnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan pihaknya akan terus memantau perkembangan. Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia berada di peringkat kedua kasus TBC dunia dengan 1.090.000 kasus dan sekitar 125.000 kematian. “Kalau delapan provinsi ini bisa menekan kasus, angka nasional akan jauh berkurang. Jadi siap-siap nanti akan kami tagih progresnya,” ucap Tito.
Sementara Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menekankan pentingnya deteksi dini. Ia menyebut rata-rata dua orang meninggal akibat TBC setiap lima menit di Indonesia. “Seperti penanganan Covid-19, kuncinya menemukan dulu siapa yang sakit. Setelah itu beri obat agar tidak menular, lalu dilanjutkan pengobatan enam bulan,” jelas Budi.
Pertemuan ini juga dihadiri Menko PMK Pratikno, Kepala Staf Presiden AM Putranto, jajaran kementerian terkait, delapan gubernur, serta OPD seluruh Indonesia secara virtual. (Rendi)
