Asahan – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., mengikuti Sosialisasi Penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara virtual bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (18/11/2025), dan turut dihadiri Kepala BUMN, Kepala UPTD RSUD HAMS, Kepala Dinas Peternakan Asahan, perwakilan Dinas Kesehatan, para kabag, ASN, serta undangan lainnya.
Melalui sambungan zoom, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. H. Yudia Ramli, M.Si., menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan BLUD dalam mengelola keuangan secara terstandar, akuntabel, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan tata kelola yang baik, BLUD diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
Ia juga memaparkan bahwa e-BLUD merupakan sistem aplikasi daring yang dikembangkan Kemendagri untuk mendokumentasikan secara real-time seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga pelaporan keuangan BLUD.
Wakil Bupati Asahan dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa BLUD merupakan instrumen penting dalam reformasi keuangan daerah. Melalui pola pengelolaan keuangan BLUD, unit kerja pemerintah daerah diberikan fleksibilitas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
“Kami mengapresiasi narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang telah memberikan pembinaan dan pendampingan secara virtual. Kehadiran narasumber ini memperkaya wawasan kita mengenai kebijakan nasional terkait penguatan BLUD, sehingga penerapannya di Kabupaten Asahan dapat berjalan sesuai standar yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa penguatan BLUD sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Asahan, yakni ‘Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan’. Menurutnya, implementasi BLUD merupakan langkah nyata untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik.
“Saya berharap seluruh peserta memahami mekanisme dan regulasi pengelolaan keuangan BLUD serta membangun komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola BLUD di setiap unit kerja daerah. Semoga muncul inovasi dan semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Asahan,” pungkasnya.
