Medan – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengapresiasi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke PT Bank Sumut, Rabu (1/4/2026). Kunjungan ini membahas penyelenggaraan serta pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan peran bank daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Tim Komisi II DPR RI Bahtra, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas berharap kunjungan ini membawa dampak positif bagi kemajuan Bank Sumut ke depan.
“Rapat ini diharapkan akan membawa dampak baik terhadap kinerja Bank Sumut ke depannya,” ujarnya.
Sementara itu, Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah tengah mendorong reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Ia menyebut BUMD sebagai aset strategis yang perlu ditata melalui regulasi baru.
“Reformasi mencakup pemisahan indikator kinerja antara aspek finansial dan pelayanan publik, pemisahan peran pemerintah sebagai regulator dan pemilik modal, serta pemberian fleksibilitas dalam akses permodalan dan pemanfaatan aset guna meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas,” jelasnya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja, Bahtra, menambahkan bahwa Bank Sumut harus menjalankan fungsi ganda sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyedia layanan publik yang profesional.
Salah satu sorotan utama adalah ketimpangan penyaluran kredit. DPR RI meminta agar Bank Sumut tidak hanya berfokus pada pengusaha besar, tetapi juga lebih memperhatikan pelaku usaha menengah ke bawah.
“Jangan sampai perputaran ekonomi hanya dinikmati segelintir kalangan atas. Kredit harus lebih banyak menyentuh masyarakat menengah ke bawah agar dampaknya terasa nyata,” tegasnya.
Selain itu, DPR RI juga mengingatkan pemerintah daerah sebagai pemegang saham untuk bijak dalam mengelola dividen. Diharapkan, keuntungan Bank Sumut dapat dialokasikan untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat di berbagai daerah.
