Sumut – Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Wahyu Bintoni Hari Bawono mengapresiasi kondusivitas Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam mengantisipasi aksi demo yang berlangsung beberapa waktu lalu. Ia menilai, aksi di Sumut berjalan tertib, tidak anarkis, dan tidak menimbulkan penjarahan.
Hal itu disampaikan Wahyu pada pertemuan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Tim Kemendagri dalam kegiatan Asistensi, Monitoring, dan Evaluasi Pasca Aksi Unjuk Rasa di Beberapa Daerah, yang digelar di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Jumat (12/9/2025).
“Memang kita sadari, di beberapa daerah terjadi aksi anarkis hingga penjarahan. Di sini kami memastikan situasi di tiap daerah, dan kami mengapresiasi Sumut yang sudah menetapkan langkah-langkah antisipasi, sehingga kondusif,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ada sembilan langkah strategis dalam mengantisipasi demo, salah satunya dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menjelaskan, Pemprov Sumut bersama Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat telah berupaya menjaga kondusivitas. Upaya tersebut antara lain dengan doa bersama, berdialog langsung dengan pendemo, menampung aspirasi buruh, menyalurkan beras SPHP kepada pengemudi ojek online, memberikan pengobatan bagi peserta demo yang luka, hingga menggelar pasar murah di seluruh kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, di Sumut aksi bisa berjalan lebih tertib, khususnya dalam penyampaian aspirasi sejak hari pertama,” ujar Bobby.
Terkait pengaktifan Siskamling, Bobby menyatakan siap berkoordinasi dengan kabupaten/kota serta TNI-Polri. Ia mencontohkan pengalamannya saat menjadi Wali Kota Medan, di mana Siskamling terbukti efektif mengatasi tawuran di Belawan.
“Kami akan aktifkan kembali Pos Kamling. Menjaga kondusivitas di Sumut adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Sumut, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pimpinan OPD Pemprov Sumut, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Sumut, Forum Pembauran Kebangsaan Sumut, serta sejumlah undangan lainnya.
