Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan bersama DPRD resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan total belanja mencapai Rp1.567.159.986.889. Pengesahan dilakukan di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang menyebabkan penurunan anggaran Asahan sekitar Rp247 miliar, Selasa (25/11/2025).
Pemangkasan TKD ini berdampak pada penjadwalan ulang sejumlah program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur. Meski demikian, Pemkab Asahan menegaskan bahwa penataan ulang arah pembangunan akan difokuskan untuk menjaga layanan dasar dan pelayanan publik tetap optimal.
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dalam pendapat akhirnya menjelaskan bahwa penyesuaian TKD merupakan konsekuensi dari dinamika fiskal nasional dan global yang turut memengaruhi postur APBN. Pemerintah daerah, kata Bupati, harus merespons situasi ini dengan langkah pengendalian belanja dan efisiensi.
“Penyesuaian TKD adalah tantangan yang harus kita sikapi dengan bijak. Beberapa program prioritas, termasuk infrastruktur, terpaksa dijadwal ulang. Namun prioritas layanan dasar dan pelayanan publik tetap kita jaga,” tegas Bupati.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane, MKM, menyampaikan bahwa seluruh fraksi memahami dampak pengurangan TKD dan sepakat dengan langkah pemerintah daerah dalam menajamkan prioritas pembangunan.
“Pengurangan TKD sekitar Rp247 miliar tentu berdampak pada tertundanya sejumlah program, khususnya infrastruktur. Karena itu, DPRD dan Pemkab sepakat mengutamakan program yang menyangkut pelayanan dasar agar masyarakat tetap mendapatkan layanan esensial,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD mendukung penyempurnaan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah guna menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Asahan.
Selanjutnya, R-APBD Tahun Anggaran 2026 akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Menutup pertemuan, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan fiskal agar pembangunan di Kabupaten Asahan tetap berjalan maksimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
