Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan pemerataan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., saat membacakan penjelasan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026, pada rapat paripurna di Aula DPRD Kabupaten Asahan, baru – baru ini.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Asahan, H. Irwansyah Pane, M.K.M., serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, para asisten, kepala perangkat daerah, staf ahli bupati, camat se-Kabupaten Asahan, dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2026 difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi. Namun demikian, kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi nasional agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil.
“Kebijakan fiskal kita harus adaptif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Rianto.
Lebih lanjut, Rianto menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Di bidang pendidikan, Pemkab Asahan fokus membangun ruang kelas baru dan merehabilitasi ruang belajar rusak berat. Pengangkatan tenaga guru melalui PPPK juga dilakukan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik.
Di bidang kesehatan, pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapat layanan kesehatan yang layak.
Sementara di sektor infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, Pemkab Asahan berkomitmen melanjutkan pembangunan meski terjadi penyesuaian dana transfer akibat kebijakan efisiensi nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Fokus diarahkan pada pembangunan ruas jalan strategis yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus menggencarkan program pasar murah, pembinaan UMKM dan Koperasi Merah Putih, serta penguatan ekonomi berbasis gotong royong untuk menjaga daya beli masyarakat, menekan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan Buku Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
