Medan – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen SKM, menyoroti pendistribusian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) yang dinilai masih sering tidak tepat sasaran. Ia meminta agar data penerima bantuan dievaluasi secara menyeluruh.
“Kepada seluruh Kepling, tolong perbaiki data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran dengan skala prioritas,” ujar Zulkarnaen kepada wartawan di Medan, Senin (17/11/2025).
Zulkarnaen menegaskan, pembaruan data penerima bantuan sangat memungkinkan dilakukan, asalkan Kepling dan Lurah bekerja sama dengan baik. “Data awal semuanya berasal dari Kepling, kemudian diteruskan ke kelurahan hingga masuk dalam Data Sistem Nasional,” jelasnya.
Ia mengingatkan para Kepling dan Lurah untuk bekerja profesional serta mengutamakan hati nurani. “Jangan karena faktor keluarga lalu dimasukkan sebagai penerima bantuan, padahal tergolong ekonomi mapan. Sementara masih banyak warga yang sangat miskin tidak pernah mendapatkan bantuan. Jabatan itu amanah, maka harus dijalankan dengan benar. Mari kita benahi perlahan sistem pendataan agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan,” tegasnya.
Zulkarnaen menyebut Kepling adalah ujung tombak sebagai perpanjangan tangan Wali Kota Medan di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh program pemerintah dapat dijalankan dengan baik.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dari sekitar 200 ribu warga prasejahtera di Kota Medan, baru sekitar 8 ribu yang menerima bantuan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemko Medan berencana meluncurkan program Bantuan Medan Makmur pada tahun 2026, yang ditujukan bagi warga prasejahtera yang tidak terdaftar sebagai penerima PKH.
Pada kesempatan itu, Zulkarnaen juga mengimbau masyarakat prasejahtera agar proaktif mengikuti Musyawarah Kelurahan (Muskel), karena kegiatan tersebut menjadi pintu masuk pendataan bantuan. Kepling juga diminta aktif mengikutsertakan warga ekonomi lemah dalam setiap Muskel. (Rendi)
