Medan – Sejumlah fraksi DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan memastikan anggaran 2027 benar-benar menjawab persoalan masyarakat, mulai dari banjir, kemiskinan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan kepala daerah atas Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027. Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Gedung DPRD Medan, Senin (5/10/2026).
Fraksi Gerindra melalui Dame Dumasari Hutagalung menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan anggaran yang bersumber dari uang rakyat dan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Gerindra meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menjelaskan penggunaan anggaran, hasil yang dicapai, serta manfaatnya bagi warga. Fraksi itu juga meminta evaluasi terhadap kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa, serta program yang hasilnya sulit diukur.
“Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” ujarnya.
Dalam penanganan banjir, Gerindra meminta keberhasilan pembangunan diukur dari jumlah titik banjir yang benar-benar teratasi, bukan hanya serapan anggaran. Pengentasan kemiskinan juga perlu dinilai dari jumlah keluarga yang berhasil mandiri, bukan sebatas bantuan yang disalurkan.
Fraksi tersebut turut menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, dan program BRT Mebidang. Anggaran, menurut Gerindra, harus menghasilkan layanan berkualitas serta mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum dan mengurangi kemacetan.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui Muslim menyoroti proyeksi pendapatan Kota Medan pada 2027 yang mencapai lebih dari Rp6,9 triliun, turun 1,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi lebih dari Rp4,1 triliun.
Demokrat mendorong optimalisasi aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penguatan koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemprov Sumatera Utara.
Fraksi ini juga menyoroti proyeksi belanja daerah yang mencapai lebih dari Rp7,1 triliun atau meningkat 2,29 persen dibanding APBD 2026. Menurut Demokrat, efisiensi anggaran harus tetap diimbangi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Demokrat meminta penjelasan terkait perubahan alokasi anggaran sejumlah OPD serta menilai pelayanan kepada masyarakat, termasuk keramahan aparatur, masih perlu ditingkatkan.
“RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” tegas Fraksi Demokrat.
Adapun Fraksi NasDem melalui Faisal Arbi meminta aspirasi warga menjadi dasar penyusunan APBD 2027. Aspirasi itu mencakup perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pendidikan terjangkau, layanan kesehatan yang adil, dan bantuan sosial tepat sasaran.
NasDem juga menyoroti keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil yang menghadapi kenaikan biaya usaha serta perubahan daya beli masyarakat.
Di bidang kesehatan, NasDem meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurut fraksi tersebut, keberhasilan UHC tidak cukup diukur dari kepesertaan, tetapi juga dari kemudahan masyarakat memperoleh layanan, termasuk akses rujukan, kamar rawat inap, instalasi gawat darurat (IGD), dan ruang perawatan intensif (ICU).
Berbagai masukan fraksi tersebut menjadi bagian dari pembahasan Ranperda APBD Medan 2027. Pemko Medan diharapkan menindaklanjutinya agar anggaran daerah lebih efektif, transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
