Medan – Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen Tarigan, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar menempatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hanya memahami visi dan misi kepala daerah, tetapi juga memiliki inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan Wong kepada wartawan, Senin (14/7/2025). Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kegiatan, melainkan mendorong lahirnya program-program inovatif yang mampu memaksimalkan potensi pendapatan.
“Dengan program yang tepat dan inovatif, target PAD bukan hanya tercapai, tapi bisa melampaui hasil tahun sebelumnya,” ujar Wong.
Reklame Wajib Gunakan Barcode
Wong menyoroti sektor reklame dan iklan layar digital yang dinilai belum optimal memberikan kontribusi pada PAD. Ia mengusulkan agar setiap pemasangan reklame diwajibkan menggunakan sistem barcode.
“Kalau kita lihat, di kawasan strategis hingga pinggiran Kota Medan banyak sekali reklame dan iklan layar. Tapi hasil PAD dari sektor ini justru menurun dibanding tahun sebelumnya. Ini jelas tidak relevan,” ungkapnya.
Menurut Wong, sistem barcode akan mempermudah pendataan reklame, mulai dari lokasi, jenis, ukuran, durasi pemasangan, hingga nilai kontrak. Dengan begitu, potensi kebocoran pendapatan bisa diminimalisir.
Retribusi Hotel, Hiburan, dan Parkir Belum Maksimal
Selain reklame, Wong juga mengkritisi sektor retribusi pajak perhotelan dan tempat hiburan malam yang kontribusinya terhadap PAD masih jauh dari optimal.
“Hotel dan tempat hiburan seharusnya menjadi penyumbang PAD yang signifikan. Tapi kenyataannya belum maksimal,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia juga menyoroti pengelolaan retribusi parkir yang seharusnya bisa menjadi primadona PAD Kota Medan. Namun, kebocoran masih terjadi di lapangan.
“Masih banyak keluhan dari warga, kendaraan yang sudah dipasang parkir berbayar atau barcode masih tetap dipungut oleh juru parkir. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola,” ujarnya.
Dorongan untuk Bapenda dan Dishub
Wong menegaskan kepada Bapenda, Dinas Perhubungan, Dispora, hingga BUMD Pemko Medan yang turut mengelola sektor parkir agar mampu meningkatkan pendapatan daerah.
“Parkir seharusnya jadi salah satu primadona PAD. Tapi ini kembali lagi pada pimpinan OPD sebagai pengguna anggaran sekaligus pelaksana kebijakan. Mereka harus punya inovasi dan berkoordinasi lebih baik dalam pengelolaannya,” tandasnya.
Wong juga mendorong adanya regulasi yang lebih ketat untuk pengelolaan parkir agar potensi kebocoran anggaran dapat dicegah. (Rendi)
