Medan – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta perbankan, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), mengarahkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada kebutuhan nyata masyarakat. Dia menekankan CSR seharusnya tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi memiliki manfaat berkelanjutan.
“CSR tidak cukup sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi harus melahirkan program yang berkelanjutan dan meninggalkan legacy bagi Kota Medan,” kata Rico saat menerima audiensi pihak BSI di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Area Manager Area Medan Raya Jefri Sofyan, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Medan Suluh Aulia Harahap, Plt Kepala Dinas Kesehatan Medan Surya Syahputra Pulungan dan Plt Direktur Utama RSUD Dr Pirngadi Medan Mardohar Tambunan.
Rico mengatakan Pemko Medan terbuka membangun kerja sama dengan perbankan melalui program CSR. Namun, dia meminta program tersebut disusun secara konkret berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Kalau memang ada beberapa segmentasi yang bisa kita capai, saya rasa baik saja,” ujarnya.
Menurut Rico, sektor kesehatan dapat menjadi salah satu fokus kerja sama. Penanganan stunting, misalnya, bisa menjadi bagian dari program CSR apabila memang menjadi kebutuhan yang ingin ditangani bersama.
Tak hanya kesehatan, Rico membuka peluang CSR menyasar sektor UMKM, penanganan kemiskinan, literasi hingga pencegahan narkoba.
Dia menilai bentuk CSR tidak harus terpaku pada pola bantuan yang sama setiap tahun. Program dapat dikembangkan sesuai persoalan dan kebutuhan masyarakat.
“Kenapa enggak CSR-nya yang lain? Kebun Binatang Medan saja kasih makan kebun binatang Medan, itu CSR. Kalau perlu, salah satu binatang di situ menjadi anak angkat satu perusahaan,” ujarnya.
Rico juga mendorong perusahaan ikut mengambil bagian dalam penghijauan Kota Medan. Penanaman pohon hingga pembangunan taman kota dinilai dapat menjadi bentuk CSR yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat sekaligus memperkuat ruang publik.
“Kalau kita kekurangan pohon, tanam saja pohon. Boleh kasih label kecil di situ. Asal pohonnya ditanam, ada hijau-hijau. Bikin taman kota juga silakan,” katanya.
Di sektor UMKM, Rico melihat perbankan memiliki ruang yang besar untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Dia menyebut BSI memiliki sejumlah program yang dapat diarahkan untuk membantu masyarakat memulai usaha, termasuk melalui bantuan peralatan dan pendampingan.
“Kalau mau sustain, ya mungkin bisa menjadi pendampingan,” ujarnya.
Rico bahkan membuka peluang pengembangan skema kerja sama yang lebih luas, termasuk pola sharing modal bagi UMKM binaan, sepanjang memungkinkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, Rico menegaskan Pemko Medan tidak ingin menjadikan CSR sekadar permintaan kepada perusahaan.
Menurutnya, tanggung jawab sosial harus lahir dari kesadaran perusahaan untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Kami tidak ingin mengejar terkesan, ‘Mana nih CSR kalian?’ Saya enggak seperti itu. Kalau kita bicara responsibility, itu adalah panggilan,” tegas Rico.
Karena itu, dia mengajak perbankan berlomba menghadirkan program kreatif yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami mengimbau setiap perbankan itu berlomba-lomba menciptakan program kreatif yang bisa kena kepada masyarakat,” katanya.
Rico menilai program CSR yang dibangun bersama harus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dia pun mengajak BSI dan perusahaan lainnya menyelaraskan program CSR dengan kebutuhan masyarakat serta agenda pembangunan Kota Medan.
“Supaya kita bisa punya legacy. Yang terakhir bagi saya adalah tidak habis dibuang, tapi bisa menjadi legacy. Ciptakanlah legacy-legacy baru,” pungkasnya.
Dalam audiensi tersebut, BSI juga menyampaikan rencana kolaborasi dengan Pemko Medan di bidang kesehatan melalui kegiatan sosial atau CSR.
Kolaborasi tersebut mencakup pemanfaatan sistem layanan BSI dalam lingkup Dinas Kesehatan, termasuk RSUD dan puskesmas. BSI juga menyampaikan rencana pelaksanaan event Pemerintah Kota Medan Berhaji.
Pertemuan itu turut membahas perlunya pelibatan perangkat daerah terkait agar rencana kerja sama dapat disusun lebih konkret dan sesuai dengan kebutuhan Pemko Medan.
