Medan – Komisi 3 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan perusahaan, serta warga yang mengajukan pengaduan, Senin (24/11/2025). RDP berlangsung di Ruang Rapat Komisi 3 dipimpin Ketua Komisi 3, Salomo Tabah Ronal Pardede, didampingi Wakil Ketua H.T. Bahrumsyah, Sekretaris Komisi David Roni Ganda Sinaga, serta anggota komisi lainnya.
Dalam agenda pertama, Komisi 3 membahas izin usaha dan kepatuhan pajak Grand City Hall Hotel Medan, termasuk pajak parkir, restoran, bar, dan hotel. Komisi meminta OPD terkait melakukan kajian ulang terhadap izin pemanfaatan air bawah tanah serta memastikan hotel tersebut memenuhi seluruh kewajiban pajak daerah.
Komisi 3 juga menyoroti kelengkapan perizinan PT Agro Raya Mas, terutama terkait izin lingkungan, sertifikat laik fungsi (SLF), dan izin air bawah tanah. Komisi menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas apa pun sebelum seluruh dokumen perizinan dinyatakan lengkap. Komisi juga menjadwalkan kunjungan lapangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Agenda berikutnya membahas keluhan warga mengenai aktivitas live music di Coju Coffee yang berlokasi di Jalan Bunga Cempaka No. 3, Medan Selayang. Warga menilai suara bising pada malam hari mengganggu ketenteraman lingkungan. Meski telah dimediasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, persoalan ini belum menemukan solusi.
Komisi memahami bahwa usaha kafe dengan hiburan live music dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah. Namun demikian, pemilik usaha diminta tetap mematuhi ketentuan dan menghormati kenyamanan warga sekitar.
Untuk mengurangi dampak kebisingan, Komisi 3 merekomendasikan pembatasan waktu live music sebagai berikut:
- Hari kerja: pukul 20.00–22.00 WIB
- Akhir pekan: pukul 20.00–23.00 WIB
RDP turut dihadiri perwakilan dari sejumlah OPD, antara lain Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
Hadir pula perwakilan Grand City Hall Hotel, PT Agro Raya Mas, serta warga pelapor. (Rendi)
