Ketua Komisi IV DPRD Medan Apresiasi Pertemuan dengan Wali Kota

Ketua Komisi IV DPRD Medan Apresiasi Pertemuan dengan Wali Kota

Medan – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, mengapresiasi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap yang bersedia bertemu dengan Komisi IV untuk membahas berbagai isu pembangunan di Kota Medan.

Apresiasi itu disampaikan Paul saat ditemui wartawan di gedung DPRD Medan, Jumat (23/10/2026). Ia berharap pertemuan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat.

Menurut Paul, pertemuan ke depan sebaiknya tidak hanya menjadi ajang silaturahmi. Seluruh anggota Komisi IV juga diharapkan menyiapkan bahan dan persoalan konkret untuk dibahas bersama Wali Kota.

“Kita harapkan koordinasi berkelanjutan agar pembangunan tepat sasaran, anggaran digunakan efektif berdasarkan kebutuhan. Lagi pula banyak aspirasi yang kita terima dari masyarakat dan pantas direalisasikan secara prioritas,” ujar Paul.

Ia menambahkan, dalam pertemuan sebelumnya, sejumlah persoalan terkait kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan turut dibahas.

Paul berharap Wali Kota segera mengevaluasi OPD yang dinilai belum optimal menindaklanjuti persoalan di masyarakat.

“Tentu hal itu supaya menjadi atensi Wali Kota dengan segera melakukan evaluasi. Kita lihat Wali Kota sangat responsif dan tanggap. Tapi banyak pimpinan OPD yang tidak menindaklanjuti,” tegas Paul yang akrab disapa Paul MAS.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas hadir bersama Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap dan sejumlah pimpinan OPD. Sementara itu, Komisi IV DPRD Medan dipimpin Paul MAS, didampingi Wakil Ketua Muhammad Afri Rizki Lubis dan Sekretaris Dame Duma Sari Hutagalung.

Baca Juga:  Ketua DPRD Medan Sambut Baik Audensi Pengurus Baru GAMKI Kota Medan

Penulis

  • Rediaman Gulo

    Rediaman Gulo adalah Pemimpin Redaksi Metropublik.com yang aktif meliput isu pemerintahan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan di Sumatera Utara.