Medan – Ketua DPRD Medan, Drs. Wong Cun Sen, mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan serta aparat penegak hukum (APH) lainnya untuk bersikap tegas dalam menangani dan memberantas praktik korupsi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan. Ia menegaskan pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih serta memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.
“Usut tuntas segala bentuk korupsi di jajaran Pemko Medan. Kita minta APH menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegas Wong Cun Sen, Senin (17/11/2025), menanggapi adanya aparatur sipil negara (ASN) yang terseret kasus hukum.
Wong mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya diduga banyak terjadi penyimpangan anggaran di Pemko Medan. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum melakukan pengusutan menyeluruh.
“Bersihkan seluruh praktik korupsi di Pemko Medan agar ke depan tercipta pemerintahan yang benar-benar bersih,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menambahkan, sebelum masa kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas periode 2024–2029, masih terdapat sejumlah ASN di beberapa OPD yang diduga bermasalah. Karenanya ia meminta APH untuk menuntaskan semua dugaan pelanggaran tersebut.
Selain itu, Wong Cun Sen juga meminta Wali Kota Medan agar selektif dalam menetapkan pejabat ASN yang akan menduduki jabatan strategis. Hal ini untuk menghindari terulangnya kasus pejabat baru dilantik namun tidak lama kemudian diperiksa oleh kejaksaan.
Dalam sepekan terakhir, tercatat tiga pejabat di lingkungan Pemko Medan terjerat kasus hukum. Mereka masing-masing adalah mantan Camat Medan Polonia, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Medan Benny Iskandar Nasution, serta Kepala Dinas Perhubungan Medan Erwin Saleh yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Medan.
Kasus mantan Camat Medan Polonia terkait penyalahgunaan BBM, sementara kasus Benny Iskandar Nasution dan Erwin Saleh berkaitan dengan dugaan korupsi kegiatan Medan Fashion Festival (MFF) Tahun Anggaran 2024, dengan kerugian negara mencapai sekitar Rp 1,13 miliar.
Selain kasus tersebut, sejumlah permasalahan lain di beberapa OPD Pemko Medan juga disebut pernah mencuat ke publik namun belum mendapat penanganan dari APH.
