Medan – Anggota Komisi II DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung SH, menyoroti sulitnya masyarakat mendapatkan vaksin rabies di sejumlah fasilitas kesehatan milik Pemko Medan.
Henry menilai ketersediaan vaksin rabies perlu menjadi perhatian serius karena vaksin tersebut penting bagi korban gigitan atau cakaran hewan yang berisiko menularkan rabies.
“Ada saja masalah di Dinas Kesehatan Medan. Anggaran banyak, tetapi vaksin rabies saja sulit didapat. Kita sangat menyayangkan kondisi pelayanan kesehatan seperti ini,” ujar Henry Jhon, kemarin.
Menurut politisi PSI tersebut, seluruh puskesmas di Kota Medan serta RS Pirngadi dan RS Bachtiar Jafar sebagai fasilitas kesehatan milik Pemko Medan seharusnya memiliki ketersediaan vaksin rabies sesuai kebutuhan.
“Vaksin ini sangat penting karena rabies merupakan penyakit berbahaya yang dapat menular melalui gigitan atau cakaran hewan terinfeksi seperti anjing, kucing dan monyet,” katanya.
Sorotan tersebut mencuat setelah Henry menerima laporan mengenai seorang anak magang di DPRD Medan, Angelica Sitompul, yang diduga digigit anjing liar saat menunggu angkutan umum di kawasan Mabar Hilir pada 28 Juli 2026.
Setelah tiba di gedung DPRD Medan, Angelica dilaporkan mengalami pusing dan mual. Ia kemudian bersama rekannya mendatangi RS Pirngadi Medan untuk mendapatkan vaksin rabies. Namun, menurut laporan yang diterima Henry, Angelica saat itu diarahkan ke Puskesmas Bestari karena vaksin rabies disebut tidak tersedia di RS Pirngadi.
Di Puskesmas Bestari, Angelica juga disebut belum mendapatkan vaksin dengan alasan ketersediaan vaksin tidak ada. Setelah kembali ke gedung DPRD Medan dan kemudian mendatangi poliklinik di Kantor Wali Kota Medan, Angelica kembali disebut belum mendapat vaksin karena alasan serupa.
Dalam perkembangan berikutnya, setelah seorang protokoler Pemko Medan menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Angelica diarahkan kembali ke Puskesmas Bestari. Menurut laporan tersebut, Angelica akhirnya mendapatkan vaksin rabies di puskesmas tersebut.
Henry mempertanyakan perbedaan informasi mengenai ketersediaan vaksin tersebut. Ia berencana berkoordinasi dengan pimpinan Komisi II dan DPRD Medan untuk memanggil Dinas Kesehatan, pihak Puskesmas Bestari, dokter yang menangani Angelica serta RS Pirngadi.
Pemanggilan tersebut akan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta penjelasan mengenai ketersediaan dan pelayanan vaksin rabies di fasilitas kesehatan Kota Medan.
“Kita akan koordinasi dengan pimpinan Komisi dan DPRD Medan untuk memanggil pihak terkait dan meminta penjelasan mengenai persoalan vaksin rabies ini,” pungkas Henry.
