Asahan  

Bupati Asahan Tanggapi Tuntutan SPI soal Reforma Agraria

Bupati Asahan Tanggapi Tuntutan SPI soal Reforma Agraria
Bagikan berita ini

Asahan – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. menanggapi aspirasi Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Asahan yang menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Bupati Asahan, Kamis (24/9/2026).

Aksi tersebut digelar bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional. Dalam aksinya, SPI Asahan membawa sejumlah tuntutan terkait reforma agraria dengan tema “Reforma Agraria Sejati, Tanah untuk Petani, Keadilan Agraria untuk Rakyat.”

Aksi dihadiri Bupati Asahan, Kapolres Asahan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Ketua DPW SPI Sumatera Utara Jubaidah Tambunan dan Ketua DPC SPI Asahan Binsar Daniel Manurung secara bergantian menyampaikan orasi di hadapan peserta aksi.

Dalam orasinya, SPI Asahan menyampaikan bahwa persoalan agraria tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan administratif dan legalisasi semata. Menurut mereka, penyelesaian konflik tanah harus memberikan kepastian dan keadilan bagi petani.

SPI juga meminta agar kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah dihentikan serta kebijakan pertanahan dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

SPI Asahan menilai tanah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, khususnya petani yang menggantungkan kehidupan dan masa depannya dari tanah.

Karena itu, SPI meminta pemerintah hadir dalam penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah perjuangan petani serta menjalankan reforma agraria yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan petani.

Dalam aksi tersebut, SPI Kabupaten Asahan menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta legalisasi lahan-lahan perjuangan SPI Kabupaten Asahan, segera menyelesaikan seluruh konflik tanah di Kabupaten Asahan dengan mengedepankan keadilan bagi petani dan masyarakat, serta menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidupnya.

Baca Juga:  Wabup Asahan Rianto Sambut DPRD Sumut, Sinkronisasi Ranperda Pengembangan Pondok Pesantren

SPI juga meminta pemerintah menjalankan secara konsisten Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta menjalankan reforma agraria sebagai jalan mewujudkan keadilan agraria, kesejahteraan petani dan kedaulatan rakyat atas tanah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk pelaksanaan terkait aturan agraria yang telah disahkan pemerintah pusat.

Menurutnya, setelah petunjuk pelaksanaan diterbitkan, pemerintah daerah akan menjalankan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk langkah-langkah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

“Kita masih menunggu petunjuk pelaksana dari pemerintah. Apabila petunjuk pelaksana sudah ada, kita akan melaksanakan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku,” ujar Taufik.

Bupati juga mengajak kelompok tani dan pemerintah bersama-sama mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan agraria di Kabupaten Asahan. Ia menekankan pentingnya pembahasan bersama agar setiap keputusan tidak dilakukan secara sepihak.

“Mari kita bersama-sama, baik dari kelompok tani maupun pemerintah, dalam penyelesaian persoalan pertanian ini. Jangan sampai hanya sepihak yang mengambil keputusan,” katanya.

Taufik mengatakan pemerintah bersama kelompok tani dapat merumuskan langkah-langkah penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita dapat merumuskan keputusan bersama dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar bapak dan ibu juga tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

Taufik mengucapkan terima kasih kepada SPI yang telah menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Serikat Petani Indonesia dalam momentum Hari Tani Nasional.

Ia menegaskan Pemkab Asahan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai kebijakan agraria agar setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.

Baca Juga:  Bupati Asahan Ikuti Musrenbang RKPD Sumut 2027, Terima Penghargaan dari Mendagri

Penulis

  • Rediaman Gulo

    Rediaman Gulo adalah Pemimpin Redaksi Metropublik.com yang aktif meliput isu pemerintahan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan di Sumatera Utara.

Bagikan berita ini