Simalungun – Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menggelar kegiatan kerja sama lintas sektor untuk mencegah kekerasan terhadap anak (KTA), tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH), serta mencegah perkawinan anak tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Kantor DPPPA Kabupaten Simalungun, Pamatang Raya, Rabu (19/8/2026), dan diikuti perwakilan berbagai instansi serta lembaga, mulai dari Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, BNN, Kemenag, TP PKK, hingga sejumlah organisasi masyarakat dan perangkat daerah.
Dalam arahan tertulis Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, yang disampaikan Kepala Dinas PPPA, Sri Wahyuni, ditegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus pembangunan yang harus mendapat perlindungan dari berbagai ancaman kekerasan.
Menurutnya, anak masih rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang. Perkawinan anak juga masih terjadi akibat minimnya pemahaman orang tua.
“Di sisi lain, perkawinan anak juga masih sering terjadi karena minimnya pemahaman orang tua, sementara TPPO sering berkedok tawaran pekerjaan yang menggiurkan. Oleh karena itu, peran seluruh pemangku kepentingan secara lintas sektor menjadi sangat strategis untuk melindungi anak bangsa. Pemerintah tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat,” tandasnya.













