Tim Terpadu Pemko Medan Bongkar Dua Bangunan yang Menyimpang dari PBG

Bagikan berita ini

Medan – Tim Terpadu Pemerintah Kota Medan menertibkan dua bangunan yang terbukti menyimpang dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Medan Baru dan Medan Petisah, Selasa (17/11/2026).

Penertiban tersebut dilakukan dengan membongkar bagian fisik bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Pemko Medan. Tindakan ini merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

“Penindakan ini tindak lanjut atas surat penyampaian data hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Medan kepada Satpol PP Kota Medan,” kata Farhan dari Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Penindakan Bangunan Satpol PP Kota Medan yang memimpin penertiban.

Sebelum pembongkaran dilakukan, pemilik atau penanggung jawab kedua bangunan telah diberikan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari Surat Peringatan (SP) I, SP II hingga SP III. Namun, peringatan tersebut tidak dilaksanakan.

Lokasi pertama berada di Jalan Sei Batang Serangan, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru. Bangunan berupa rumah tinggal dan pagar tersebut memiliki ukuran sekitar 11,5 x 20 meter dan terdiri dari satu unit bangunan satu lantai.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan, fisik bangunan diketahui menyimpang dari PBG Nomor SK-PBG-127117-18112025-011 tertanggal 18 November 2025.

Lokasi kedua berada di Jalan Adam Malik Nomor 15, sudut Jalan Bungur, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah. Bangunan satu lantai seluas sekitar 2.559,4 meter persegi itu difungsikan sebagai showroom mobil dan dilengkapi ground water tank (GWT) serta pagar.

Petugas mendapati bangunan tersebut menyimpang dari PBG Nomor SK-PBG-127119-14092026-005 yang diterbitkan pada 14 September 2026.

Dalam penertiban tersebut, penanggung jawab kedua bangunan juga menandatangani surat pernyataan bermeterai. Di lokasi Medan Baru, surat ditandatangani Erianto dengan disaksikan dua orang saksi. Sementara di Medan Petisah, surat ditandatangani Bagus Rahadian Wicaksono dengan disaksikan Kepala Lingkungan 6 Kelurahan Sekip.

Baca Juga:  Ketua Komisi IV DPRD Medan Minta Mediasi Penutupan Akses Jalan di Sunggal

Melalui surat pernyataan itu, keduanya berjanji menghentikan pekerjaan pembangunan dan segera merevisi PBG atau menyesuaikan kondisi fisik bangunan dengan izin yang diterbitkan Pemko Medan.

Kedua penanggung jawab juga menyatakan bersedia bangunannya dibongkar Tim Terpadu Pemko Medan apabila melanggar kesepakatan, termasuk jika bangunan telah rampung 100 persen, beroperasi, maupun ditempati.

Penulis

  • Rediaman Gulo

    Rediaman Gulo adalah Pemimpin Redaksi Metropublik.com yang aktif meliput isu pemerintahan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan di Sumatera Utara.

Bagikan berita ini