Simalungun – Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution serta para kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sebagai langkah strategis mencegah tindak pidana korupsi.
Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan tersebut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Komjen Pol (Purn.) Akhmad Wiyagus, Pimpinan KPK Johanis Tanak, Perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, serta perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Komitmen bersama diawali dengan pembacaan teks yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara dan diikuti seluruh kepala daerah serta Ketua DPRD se-Sumut. Bupati Simalungun menandatangani dokumen tersebut didampingi Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Sugiarto.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota dan DPRD berkomitmen memperbaiki tata kelola serta memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, Pimpinan KPK Johanis Tanak menekankan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal.
Hal senada disampaikan Wamendagri Akhmad Wiyagus. Ia menegaskan bahwa APIP berfungsi sebagai benteng pengawasan sebelum persoalan berkembang ke ranah hukum.
Usai kegiatan, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyatakan bahwa penandatanganan komitmen tersebut menjadi penguatan bagi Pemkab Simalungun dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Komitmen yang kita tandatangani hari ini bukan hanya sebatas dokumen, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Kita akan terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, maupun pengadaan barang dan jasa,” tegas Bupati.













