Medan – Dengan penuh khidmat, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPR-RI dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI terkait Penyampaian RUU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 disertai Nota Keuangan dari Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Jum’at (16/8).
Selain Pj Sekda Kota Medan Topan Obaja Putra Ginting, unsur Forkopimda Kota Medan, para Staf Ahli Wali Kota dan Asisten, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan, camat se-Kota Medan, para tokoh agama dan alim ulama juga turut serta mengikuti rapat paripurna tersebut. Adapun penyampaian pidato kenegaraan ini menjadi agenda rutin yang dilakukan jelang peringatan HUT Republik Indonesia.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI Joko Widodo menjabarkan jika gambaran besar arsitektur R-APBN 2025 direncanakan sebesar Rp.3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun. Sementara itu, Anggaran Pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.
“Anggaran Pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia serta untuk pengembangan riset. Lalu, Anggaran Perlindungan Sosial dialokasikan sebesar Rp.504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien,” kata Presiden.
Selanjutnya, kata Presiden, Anggaran Kesehatan direncanakan sebesar Rp.197,8 triliun atau 5,5% dari belanja negara. Anggaran tersebut, imbuhnya, ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Lalu, papar Presiden, Anggaran Ketahanan Pangan direncanakan sebesar Rp.124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Di samping itu, ungkap Presiden, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut, jelasnya, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
“Anggaran Transfer ke Daerah direncanakan sebesar Rp.919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah. Selain itu mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik,” imbuhnya.
Kemudian, tambah Presiden, pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.
Presiden menekankan jika R-APBN 2025 menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas dan pembiayaan yang inovatif. Kemudian, rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha dan melindungi daya beli masyarakat.
“Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. APBN 2025 dirancang untuk menjaga ‘Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan’ untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
