Medan – Komisi IV DPRD Kota Medan merekomendasikan agar bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, segera disegel.
Dewan menilai mulusnya pendirian bangunan tanpa izin tersebut menjadi contoh buruk lemahnya pengawasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan.
“Kami meminta Satpol PP bertindak tegas dengan membongkar bangunan tanpa PBG. Untuk sementara, Dinas Perkimcikataru agar segera melakukan penyegelan,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Medan, El Barino Shah, SH, MH, saat rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi IV, Senin (6/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, dan dihadiri sejumlah anggota, antara lain Jusuf Ginting, El Barino Shah, Rommy Van Boy, Datuk Iskandar Muda, Edwin Sugesti Nasution, dan Laulatul Badri.
El Barino menilai keberadaan bangunan tanpa izin di pinggir Jalan Adi Sucipto telah mencoreng wajah penegakan aturan di Kota Medan.
“Ini harus menjadi pelajaran serius bagi kita semua. Kami tidak menolak investasi, tapi setiap pengusaha wajib mematuhi aturan. Kalau melanggar, harus diberi sanksi tegas agar ada efek jera, bukan hanya teguran formalitas,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IV juga merekomendasikan penyegelan terhadap bangunan tanpa izin di depan Café The Promised, Jalan Sei Deli No. 80, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat. Warga sekitar mengaku resah karena saluran drainase di sekitar lokasi ditutup pengembang untuk dijadikan lahan parkir.
“Pemko Medan melalui OPD terkait harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan menindaklanjuti setiap aduan masyarakat,” tambah El Barino yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan.
Ia menegaskan, ketegasan Pemko bukan berarti menghambat investasi, tetapi menegakkan aturan agar ada kontribusi nyata bagi daerah.
“Kalau izin saja tidak diurus, bagaimana nanti dengan kewajiban pajak?” sindirnya.
Rapat turut dihadiri perwakilan OPD Pemko Medan, di antaranya Dinas Perkimcikataru yang diwakili Affandi, Satpol PP yang diwakili Irvan Lubis, serta perwakilan dari Dinas Perizinan, Kelurahan, dan Kecamatan setempat.
