Medan – Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KI Provsu) melakukan visitasi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan untuk mengevaluasi penerapan keterbukaan informasi publik, Jumat (4/9/2026).
Visitasi berlangsung di Ruang Rapat II Kantor Bapenda Medan dan dipimpin Ketua KI Provsu Dr Abdul Harris Nasution. Tim tersebut turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Medan Arrahmaan Pane.
Kedatangan rombongan disambut Kepala Bapenda Medan M. Agha Novrian bersama Sekretaris Bapenda Ali Fitri Harahap dan jajaran kepala bidang.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik pemerintah daerah. Visitasi juga menjadi tindak lanjut dari evaluasi sebelumnya melalui presentasi badan publik yang dilakukan secara daring.
Berdasarkan surat KI Provsu Nomor 876/KIP-SU/VIII/2026, evaluasi mengacu pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam visitasi lapangan, tim meninjau kesiapan sarana, prasarana dan instrumen pendukung keterbukaan informasi di Bapenda Medan.
Dalam pemaparannya, Agha menjelaskan berbagai langkah Bapenda dalam memperluas akses informasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, Bapenda terus memanfaatkan teknologi digital agar informasi perpajakan dapat diakses masyarakat secara cepat dan transparan.
Salah satu kanal yang digunakan yakni website resmi PPID Bapenda Medan untuk menyediakan informasi publik dan melayani permohonan informasi sesuai ketentuan.
Selain itu, website resmi Bapenda Medan memuat informasi terkait berita, regulasi perpajakan daerah, pengumuman hingga layanan digital bagi wajib pajak.
Bapenda juga memanfaatkan media sosial resmi seperti Instagram, Facebook, TikTok dan YouTube untuk menyampaikan informasi serta edukasi perpajakan kepada masyarakat.
Untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan langsung, Bapenda tetap menyediakan layanan tatap muka melalui 23 loket pelayanan.
Loket tersebut melayani berbagai kebutuhan, mulai dari informasi dan konsultasi perpajakan, pengaduan, pendaftaran objek pajak baru hingga pelaporan pajak daerah.
Bapenda juga menyiapkan layanan Hallo Bapenda Medan melalui hotline 150464. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan pertanyaan terkait pajak daerah.
Dalam kesempatan itu, Agha turut memperkenalkan QRESTO, inovasi digitalisasi pajak daerah yang dikembangkan Bapenda Medan. Inovasi tersebut ditujukan untuk mendukung transparansi sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak daerah.
Ketua KI Provsu Abdul Harris Nasution menyambut positif pengembangan QRESTO. Menurutnya, inovasi tersebut sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik karena mendorong layanan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.
Ia berharap QRESTO terus dikembangkan sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Medan.
Agha mengapresiasi visitasi yang dilakukan KI Provsu bersama Dinas Kominfo Medan. Ia berharap hasil evaluasi dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Bapenda.
“Kami berharap kegiatan visitasi ini dapat berjalan dengan baik dan membawa banyak manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Medan, khususnya di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan,” ujar Agha.
Bapenda Medan menegaskan akan terus memperkuat keterbukaan informasi melalui pengembangan kanal digital, layanan tatap muka dan inovasi perpajakan. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
