Medan – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan menegaskan sikap konsisten menolak pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan (Wasbang) di tengah masyarakat. Program tersebut dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan hanya menghabiskan anggaran.
Ketua Fraksi PSI DPRD Medan, Renville Pandapotan Napitupulu SH, menyatakan pihaknya sejak awal tidak sepakat dengan rencana kegiatan tersebut.
“Kami menilai kegiatan Wasbang ini tidak tepat sasaran dan hanya menguras anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Renville juga memastikan seluruh anggota Fraksi PSI tidak akan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyebarluasan ideologi Pancasila yang digelar DPRD Medan bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta pada 23–25 April 2026.
“Kami dari Fraksi PSI tidak ikut dalam kegiatan tersebut,” katanya.
Dengan tidak mengikuti Bimtek, lanjut Renville, maka anggota Fraksi PSI tidak akan memiliki sertifikat dari BPIP yang menjadi syarat utama untuk melaksanakan sosialisasi Wasbang di tengah masyarakat.
“Artinya, kami juga tidak akan melaksanakan kegiatan Wasbang nantinya,” ucapnya.
Sikap penolakan ini, kata dia, telah disampaikan sejak pembahasan dan pengesahan perubahan Ranperda DPRD Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib pada 20 Januari 2026.
“Melalui juru bicara fraksi, kami sudah menegaskan penolakan karena lebih mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD Medan, Erisda Hutasoit, menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal dan terbuka bagi seluruh anggota dewan.
“Kami tetap memfasilitasi seluruh anggota DPRD Medan untuk mengikuti kegiatan ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, dari total 50 anggota DPRD Medan, diperkirakan hanya 45 orang yang akan mengikuti Bimtek. “Empat anggota dari PSI dan satu dari Fraksi NasDem tidak ikut,” ucapnya.
