Henry Jhon Protes Aspirasi Reses Tak Direalisasi, Minta Pembahasan APBD Ditunda

Medan – Anggota DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung memprotes kinerja Pemko Medan terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat yang diserap anggota dewan melalui reses dan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil).

Henry Jhon bahkan meminta pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dan R-APBD 2027 tidak dilanjutkan sebelum Pemko Medan menyampaikan laporan tertulis mengenai realisasi aspirasi masyarakat.

Protes itu disampaikan Henry Jhon melalui interupsi dalam rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS P-APBD 2026 dan R-APBD 2027 di Gedung DPRD Medan, Selasa (18/8/2026).

Dalam interupsinya, Henry meminta pembahasan KUA-PPAS terlebih dahulu dilakukan melalui alat kelengkapan DPRD, mulai dari komisi hingga Badan Anggaran (Banggar), sehingga seluruh anggota dewan dapat terlibat.

“Kalau tidak, lebih bagus pembahasan P-APBD dan R-APBD ini tak usah dilakukan karena akan percuma saja,” ujar Henry.

Menurut Henry, aspirasi masyarakat yang diserap anggota DPRD sejak 2024 hingga 2026 belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh Pemko Medan. Ia mengaku kerap menemukan usulan yang disampaikan saat reses belum terealisasi ketika dilakukan pengecekan ke lapangan.

“Aspirasi rakyat yang diserap anggota dewan pada saat reses dan kunjungan ke masyarakat lalu disampaikan ke Pemko Medan melalui sidang paripurna tidak pernah ditindaklanjuti,” katanya.

Henry menilai kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada anggota DPRD karena dewan dinilai tidak mampu memperjuangkan aspirasi konstituennya.

Karena itu, ia meminta Wali Kota Medan menyampaikan laporan tertulis kepada seluruh anggota DPRD mengenai aspirasi yang telah terealisasi maupun yang belum.

“Kita minta ada laporan tertulis disampaikan kepada semua anggota dewan melalui Ketua DPRD Medan. Kalau tidak, kepada pimpinan DPRD Medan diminta supaya tidak dilakukan pembahasan P-APBD 2026 dan R-APBD 2027 sebelum laporan itu disampaikan,” tegasnya.

Baca Juga:  PKS DPRD Medan Dorong Ranperda Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual

Henry mengatakan laporan tersebut penting sebagai bahan evaluasi sekaligus pemetaan aspirasi masyarakat agar pengusulan program ke depan lebih terukur dan dapat dipantau tindak lanjutnya.

Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menyambut baik usulan Henry. Ia menyebut Plt Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit sedang mempersiapkan aplikasi yang nantinya dapat digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus memantau tindak lanjutnya.

Penulis

  • Rediaman Gulo

    Rediaman Gulo adalah Pemimpin Redaksi Metropublik.com yang aktif meliput isu pemerintahan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan di Sumatera Utara.